CIREBONINSIDER.COM — Badan Gizi Nasional (BGN) menyisir ulang data penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hasilnya tegas: sebanyak 1.653 sekolah swasta bertaraf internasional dan lembaga pendidikan mandiri non-BOS resmi dikeluarkan dari daftar penerima manfaat.
Langkah radikal ini diambil agar intervensi gizi negara tidak salah sasaran dan benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan.
Kepala BGN, Sudaryono—yang akrab disapa Mas Dar—menegaskan bahwa sekolah dengan kemampuan finansial mandiri tidak lagi menjadi beban anggaran program.
Baca Juga:Kasus Keracunan Pati Meledak, BGN Ancam Tutup Dapur Nakal, Gandeng KemenHAMSapu Bersih Dapur MBG Bodong, BGN Gembok 1.999 Dapur Pembangkang Izin Sanitasi
”Mayoritas yang kami keluarkan adalah sekolah swasta bertaraf internasional dan satuan pendidikan yang sudah mandiri secara finansial tanpa bergantung pada dana BOS,” ujar Mas Dar di Jakarta.
Perataan Akses: Papua dan Maluku Jadi Sasaran Utama
Langkah pencoretan ini menjadi pintu masuk redistribusi bantuan. Dari total 580.000 satuan pendidikan yang terdata bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama, baru sekitar 340.000 sekolah yang terlayani.
Artinya, masih ada 240.000 sekolah yang mengantre. BGN kini mengalihkan fokus penuh pada area kritis:
– Fokus Wilayah: Prioritas mutlak diberikan kepada daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), serta kantong-kantong wilayah dengan angka stunting tinggi.
– Target Mendesak: Maluku dan Papua menjadi perhatian utama, di mana sekitar 15.000 sekolah di kedua wilayah tersebut belum tersentuh program MBG.
– Pembangunan Dapur Gizi: BGN mempercepat pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lokasi-lokasi prioritas tersebut secara bertahap dan terukur.
”Percepatan terus kita dorong, tetapi pengelolaannya wajib aman, efisien, dan presisi di lapangan,” tegas Mas Dar.
Baca Juga:Anggaran MBG Dipangkas Rp30 T, BGN Kunci Target 72,4 Juta Penerima ManfaatTanpa Usul Tambah Anggaran, BGN Aktifkan 2.700 Dapur Gizi Baru di Wilayah 3T dan Pesantren
Alarm Pengawasan Mutu Pasca KLB Pati
Ekspansi program ini berjalan beriringan dengan pembenahan sistemik di lapangan. Insiden keracunan makanan yang menimpa 59 penerima manfaat di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menjadi alarm keras bagi standar higiene program.
Pemerintah Kabupaten Pati sempat menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) guna memastikan seluruh penanganan medis berjalan cepat dan gratis bagi korban.
Wakil Kepala BGN, Trenggono, memastikan seluruh korban kini dalam kondisi membaik. Pembiayaan perawatan ditanggung penuh oleh kolaborasi BGN dan pemerintah daerah.