CIREBONINSIDER.COM— Badan Gizi Nasional (BGN) menancapkan gas dalam pemerataan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mulai September 2026, sebanyak 2.700 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur gizi baru siap diaktifkan secara bertahap.
Target utamanya bukan kawasan perkotaan, melainkan wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), pondok pesantren, hingga daerah berisiko tinggi di luar Pulau Jawa.
Langkah ekspansi masif ini menarik perhatian publik. Pasalnya, BGN menegaskan tidak mengajukan tambahan anggaran belanja negara sama sekali untuk merealisasikannya.
Baca Juga:Insentif SPPG Rp6 Juta Per Hari Dirombak Total, Menkeu dan BGN Sepakat Perketat Anggaran GiziKonsolidasi Kilat BGN, Sudaryono Instruksikan Eksekusi Presisi Makan Bergizi Gratis
Kepastian tersebut mengemuka usai Kepala BGN Sudaryono menggelar pertemuan tertutup dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Lantas, bagaimana BGN mengeksekusi aktivasi ribuan dapur gizi tanpa membengkakkan APBN?
Strategi Pemangkasan dan Audit Dapur Ketat
Kunci utamanya terletak pada efisiensi internal yang agresif. BGN melakukan audit ketat terhadap belasan ribu proposal dapur gizi yang masuk.
Dari hasil penyisiran, lokasi yang belum siap operasional langsung dicoret. BGN juga mengeliminasi sekitar 80 sekolah swasta elit dari daftar penerima MBG karena dinilai mampu secara mandiri.
Pembersihan daftar antrean ini membuahkan hasil signifikan:
Pagu awal anggaran MBG sebesar Rp268 triliun berhasil dipangkas menjadi Rp229 triliun. Terjadi penghematan APBN mencapai Rp39 triliun. Penyerapan anggaran per akhir Agustus 2026 menyentuh Rp117 triliun atau sekitar 56 persen. Hasil penghematan dan realokasi anggaran inilah yang dipakai untuk mendanai operasional 2.700 SPPG baru di lokasi prioritas.
Fokus Geser ke 3T dan Pesantren
Sudaryono menjelaskan bahwa pengalihan fokus ini bertujuan untuk mengikis ketimpangan akses gizi. Daerah pelosok dan lingkungan pesantren yang selama ini minim jangkauan kini menjadi prioritas utama penyerapan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyambut positif langkah efisiensi yang ditunjukkan BGN. Menurutnya, pola penghematan ini membuktikan bahwa perluasan cakupan gizi anak tidak harus selalu dibayar dengan pembengkakan anggaran negara.
Baca Juga:Mas Dar Perketat Dapur MBG, Sistem Dikunci Apel Virtual, Relawan Dilarang LalaiBupati Kuningan Haramkan Pejabat Berbisnis di Proyek MBG, Keracunan Makanan Ancam Pidana!
Model efisiensi ini diproyeksikan bakal terus berlanjut hingga perancangan anggaran MBG di tahun 2027 mendatang.(*)