CIREBONINSIDER.COM – Pemerintah Kabupaten Indramayu bergerak cepat menajamkan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah. Lewat kolaborasi ketat lintas instansi, Pemkab Indramayu memastikan transparansi fiskal tidak berhenti sebagai formalitas di atas kertas.
Langkah ini diperkuat melalui keterlibatan aktif Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), BKAD, Bapperida, serta Inspektorat Kabupaten Indramayu dalam Bimbingan Teknis Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang digelar Bapenlitbangda Jawa Barat bersama Kemendagri, Selasa (1/9/2026).
IPKD merupakan tolok ukur resmi Kemendagri untuk menilai kualitas tata kelola keuangan daerah. Penilaiannya mencakup kesesuaian perencanaan, transparansi publik, kapasitas fiskal, hingga pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Baca Juga:Anggaran Makan Bergizi Gratis Digoyang Isu Pengadaan, Taruhan Transparansi BGN Kini Menular ke CirebonGandeng KPK, Pemkab Indramayu Perkuat Transparansi Anggaran hingga Pelayanan Publik
Substansi di Atas Formalitas
Penilaian IPKD kerap dipandang sebatas gugur kewajiban administrasi. Namun, fokus Indramayu kali ini digeser secara mendasar: perbaikan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kenaikan skor IPKD kini diikat dengan tiga tolok ukur utama:
– Realisasi Nyata: Kenaikan nilai wajib mencerminkan alokasi APBD yang benar-benar tepat sasaran di lapangan.
– Integrasi Data Lintas Dinas: Validasi dokumen diperketat untuk mencegah ketidaksesuaian data antarinstansi.
– Opini Pemeriksaan BPK: Hasil pengukuran harus selaras dengan standar akuntansi negara yang akuntabel.
Statistisi Ahli Pertama BSKDN Kemendagri, Zahrina Luthfi Raudina, menegaskan bahwa perbaikan tata kelola jauh lebih penting daripada sekadar mengejar skor visual tanpa dampak riil.
Ujung Tombak Transparansi Publik
Sebagai pengawal arus informasi, Diskominfo Indramayu memegang peran krusial. Kelengkapan dan keterbukaan dokumen publikasi anggaran menjadi salah satu penentu utama penilaian transparansi daerah.
Kepala Diskominfo Kabupaten Indramayu, Suwenda, menyatakan bahwa koordinasi ini menjadi kunci utama untuk memastikan alur verifikasi data berjalan presisi sebelum diunggah ke sistem nasional.
Baca Juga:Anggaran Makan Bergizi Gratis Digoyang Isu Pengadaan, Taruhan Transparansi BGN Kini Menular ke CirebonIndramayu Perketat Arus Informasi: PPID Jadi Benteng Transparansi dan Win-Win Solution Sengketa Publik
Menurutnya, sinkronisasi awal antarperangkat daerah dapat mencegah terjadinya kendala teknis dan ketidaksesuaian data di akhir periode penilaian.
Dampak Langsung bagi Masyarakat
Penguatan IPKD bukan agenda internal pemerintah semata. Bagi warga Indramayu, tata kelola anggaran yang makin sehat memberikan tiga dampak langsung:
– Kepastian Layanan Dasar: Anggaran daerah dipastikan langsung mengalir ke sektor vital seperti kesehatan dan pendidikan melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.