CIREBONINSIDER.COM — Megaproyek Program Makan Bergizi Gratis (MBG) langsung mendapat ujian berat di awal perjalanannya. Bukan lagi sekadar perkara teknis menu di piring, melainkan pusaran transparansi anggaran bernilai fantastis yang kini mulai digoyang isu miring.
Gelombang demonstrasi yang menyerbu Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta menjadi sinyal kuning bagi daerah, termasuk wilayah Cirebon dan sekitarnya (Ciayumajakuning), untuk memperketat pagar betis pengawasan di tingkat lokal.
Aksi unjuk rasa yang dimotori Jaringan Muda Indonesia (JMI) pada Kamis (21/5/2026) itu secara spesifik menyoroti adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa di internal BGN.
Baca Juga:Sinyal Kuat BGN: MBG Bisa Gerakkan Ekonomi Ciayumajakuning, Syaratnya Kampus Harus Turun TanganHeboh Anggaran IT Rp1,2 Triliun, Kepala BGN Bongkar Anatomi Proyek SIPGN dan Peran Peruri
Menanggapi tensi yang meninggi, Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, memilih langkah taktis dengan langsung menemui massa aksi di lapangan untuk meredam spekulasi keliar.
“Kami menerima aspirasi ini dengan terbuka. Apa yang menjadi masukan dan perhatian masyarakat tentu akan kami tindak lanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Sony di hadapan demonstran.
Ia juga mengklaim bahwa lembaga baru ini tidak antikritik dan siap menjadikan momentum ini sebagai pembenahan tata kelola. Laporan dari JMI kini resmi dilempar ke Inspektorat Utama BGN untuk diaudit secara internal.
Efek Domino ke Daerah: Cirebon Rawan Intervensi Vendor
Guncangan isu di tingkat pusat ini tidak bisa dianggap angin lalu oleh publik di daerah. Wilayah Cirebon, yang saat ini tengah mematangkan kesiapan logistik dan uji coba program MBG, memikul risiko yang tak kalah besar.
Pasalnya, ekosistem program ini di tingkat lokal akan melibatkan perputaran uang masif yang melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, hingga ratusan vendor pengumpul bahan pangan.
Jika di level pusat saja celah pengadaan barang sudah disorot, maka di tingkat akar rumput—seperti wilayah Kabupaten dan Kota Cirebon—potensi terjadinya markup harga bahan baku, monopoli vendor, hingga intervensi “titipan” oknum tertentu berpeluang naik berlipat ganda.
Hal ini mengingat rantai pasok MBG di Ciayumajakuning sangat bergantung pada pasokan komoditas lokal seperti beras, telur, dan sayur-mayur dari peternak dan petani setempat.