CIREBONINSIDER.COM – Kabupaten Cirebon bersiap melakukan lompatan strategi yang radikal. Tidak lagi melulu bertumpu pada pembangunan infrastruktur fisik atau industri manufaktur, pemerintah daerah kini mulai menggeser fokus pada dua aset terbesar mereka: manusia dan budaya.
Sinyal perubahan ini menguat dalam rapat kerja maraton Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon pada Rabu (15/7/2026).
Legislator membedah secara kritis Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Dua instansi strategis sengaja didudukkan bersama: Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar).
Baca Juga:Menbud ke Keraton Kasepuhan dan Rencana Transformasi Gedung Kesenian Nyi Mas Rarasantang Jadi Taman BudayaSisa Kas Jabar Rp500 Ribu, Sekda Herman Suryatman Bongkar Strategi Belanja Agresif Era Dedi Mulyadi
Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Di tengah akselerasi Kawasan Metropolitan Rebana, Cirebon menolak hanya menjadi penonton atau sekadar basis buruh pabrik. Daerah ini memiliki modal sejarah dan kultur kuat yang tidak dimiliki wilayah lain di koridor Rebana.
Menembus Visi ‘Yogyakarta-nya Jawa Barat’
Gagasan besar untuk menyulap Kabupaten Cirebon menjadi pusat budaya dan pariwisata regional kembali ditegaskan. Visi menjadikannya sebagai ‘Yogyakarta-nya Jawa Barat’ kini coba dikunci melalui komitmen anggaran 2027.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Khanafi, menegaskan posisi strategis dalam megaproyek Rebana harus direspons dengan penguatan identitas lokal. Pembangunan ekonomi regional dinilai tidak boleh berjalan pincang.
”Ini pekerjaan rumah yang besar. Industri boleh maju, tetapi identitas budaya dan destinasi wisata harus menjadi panglima ekonomi baru yang inklusif,” ujar Khanafi.
Melalui restrukturisasi rencana anggaran Disbudpar 2027, DPRD meminta pemangkasan kegiatan yang bersifat seremonial tanpa dampak ekonomi makro. Fokus anggaran baru ini dialihkan untuk tiga pilar utama:
– Aksesibilitas: Percepatan perbaikan akses infrastruktur menuju destinasi wisata unggulan.
– Sertifikasi: Peningkatan kapasitas dan sertifikasi bagi pelaku ekonomi kreatif lokal.
– Digitalisasi: Integrasi promosi wisata berbasis entitas budaya di platform digital.
Sektor pariwisata dibidik karena memiliki daya dongkrak ekonomi (multiplier effect) yang instan. Mulai dari okupansi perhotelan, perputaran uang di sektor kuliner khas, jasa transportasi, hingga geliat pelaku UMKM di desa wisata akan langsung merasakan dampak langsungnya. Langkah ini diproyeksikan menjadi solusi riil memperluas lapangan kerja baru.