Menakar Komitmen Good Governance di Akar Rumput
Pihak BGN pusat memang berulang kali menegaskan bahwa mereka menerapkan prinsip good governance dengan pengawasan berlapis, bahkan menyatakan siap berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) jika terendus tindak pidana korupsi.
Namun, dokumen komitmen di atas kertas selalu berbeda dengan realita di lapangan. Bagi masyarakat sipil, mahasiswa, dan media di Cirebon, peristiwa demonstrasi di Jakarta ini harus dibaca sebagai instruksi terbuka.
Pengawasan tidak boleh kendur sejak dari dapur taktis hingga makanan tersebut mendarat di meja belajar siswa. Keterbukaan BGN pusat tidak akan berarti apa-apa jika implementasi di daerah justru berjalan di dalam ruang gelap tanpa transparansi yang riil.(*)