– Pengawasan Ketat: Keterlibatan aktif Inspektorat menekan risiko kebocoran serta meminimalkan alokasi belanja yang tidak efektif.
– Keterbukaan Akses: Masyarakat mendapatkan kepastian akses atas informasi APBD yang transparan, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui langkah sinkronisasi dan penguatan validasi ini, Kabupaten Indramayu menegaskan komitmennya untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berdampak nyata.(*)