CIREBONINSIDER.COM – Babak baru tata kelola program megaproyek pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), resmi dimulai dengan arah kebijakan yang bergeser drastis. Pasca-pelantikan nahkoda baru Badan Gizi Nasional (BGN) di Istana Negara, sinyal kuat terjadinya efisiensi ekstrem anggaran negara langsung ditiupkan ke publik.
Kepala BGN yang baru dilantik, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa pihaknya kini tidak lagi sekadar mengejar kuantitas jangkauan, melainkan fokus pada kualitas intervensi gizi yang ketat.
Salah satu langkah paling berani yang diambil adalah rencana merombak (refocusing) target 63 juta penerima manfaat yang selama ini menjadi angka patokan nasional.
Baca Juga:Mega Skandal MBG: Eks Kepala BGN Ditahan, Modus Gurita Yayasan Keruk Dana Miliaran Per HariAnggaran Makan Bergizi Gratis Rawan Bocor? BGN Buka-bukaan di Depan Jaringan Muda Indonesia
Moratorium Dapur Umum dan Audit Kuota 63 Juta Penerima
Langkah awal yang diambil BGN di bawah komando Nanik S. Deyang bersama dua Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono, adalah melakukan moratorium pembangunan dapur umum (central kitchen).
Kebijakan ini diambil untuk memetakan ulang kebutuhan riil di setiap daerah agar tidak terjadi kebocoran logistik di lapangan.
“Kami concern pada efisiensi anggaran agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan gizi,” tegas Nanik usai prosesi pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Nanik menyoroti bahwa angka 63 juta penerima manfaat yang ada saat ini akan diaudit ulang secara ketat. BGN ingin memastikan apakah seluruh populasi dalam data tersebut benar-benar membutuhkan intervensi gizi akut, atau justru bisa dikurangi demi dialihkan kepada kelompok masyarakat lain yang lebih rentan namun belum terjangkau.
“Kita tata apakah dapur ini sudah bisa melayani dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya berlebihan. Jadi kita akan arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang membutuhkan intervensi gizi,” tambahnya.
Siasat Wilayah 3T: Menggandeng Swasta dan Dana Hibah
Tantangan terbesar program MBG selama ini berada di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), di mana jalur logistik yang sulit sering kali melambungkan biaya per porsi makanan. Menghadapi realitas lapangan ini, BGN menyiapkan strategi pendanaan non-APBN.