CIREBONINSIDER.COM — Nahkoda Badan Gizi Nasional (BGN) resmi berganti. Nanik Sudaryati Deyang memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Kepala BGN setelah berpamitan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (22/7).
Faktor kesehatan menjadi alasan utama di balik keputusan mendadak tersebut. Nanik mengidap gangguan jantung dan dijadwalkan terbang ke luar negeri demi mendapatkan perawatan medis intensif serta second opinion.
”Saya sampaikan ke Presiden dengan beribu maaf, sepertinya saya harus mundur demi kesehatan,” ujar Nanik dalam keterangannya.
Baca Juga:Resmi Dilantik, Fatayat NU Kabupaten Cirebon Teguhkan Kepemimpinan Perempuan dan Siap Hadapi Tantangan DigitalMenbud ke Keraton Kasepuhan dan Rencana Transformasi Gedung Kesenian Nyi Mas Rarasantang Jadi Taman Budaya
Presiden Prabowo menyetujui keputusan tersebut lantaran prihatin dengan kondisi fisiknya, namun meminta Nanik tetap ikut mengawasi BGN kelak.
Menepis Isu Politisasi MBG 2029
Di balik pengunduran dirinya, Nanik menyisakan pesan tajam bagi para kritikus program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menepis tuduhan bahwa program bernilai triliunan rupiah ini ditunggangi kepentingan politik elektoral.
”Mayoritas penerima manfaat adalah balita sampai anak SD. Tiga tahun lagi, pada 2029, mereka belum punya hak pilih. Jadi kalau ada yang bilang ini untuk Pemilu, mohon diluruskan,” tegas Nanik.
Ia menekankan bahwa MBG adalah program intervensi gizi murni sekaligus motor penggerak ekonomi bawah. Buktinya terasa saat libur sekolah tiga minggu lalu. Tanpa pasokan untuk MBG, harga komoditas petani dan peternak lokal langsung anjlok akibat hilangnya serapan pasar.
Warisan 45 Hari: Audit Ribuan Dapur dan Rombak Eselon I
Meski memimpin BGN dalam waktu singkat—kurang dari dua bulan—langkah Nanik tergolong drastis. Ia langsung melakukan pembenahan internal dan merombak fondasi tata kelola lembaga yang baru dibentuk tersebut.
Dalam periode singkat itu, Nanik mengaudit hampir 28.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Ia mengklasifikasikan 3.000 dapur berdasarkan standar mutu, menghentikan ekspansi di wilayah jenuh, hingga menindak ratusan SPPG bermasalah.
Tak hanya itu, reformasi birokrasi juga menyasar jajaran atas. Atas persetujuan Presiden, BGN melakukan perombakan total pada struktur Eselon I dengan melantik lima deputi baru demi memastikan setiap rupiah anggaran dikelola secara transparan dan akuntabel.