CIREBONINSIDER.COM— Lantai rumah berkeramik atau sebutan “wiraswasta” saat verifikasi lapangan ternyata bisa berdampak fatal. Di lapangan, variabel semacam ini memicu salah kaprah: warga kurang mampu mendadak terdepak dari daftar penerima bantuan sosial (bansos) hanya karena algoritma mencatat mereka berada di desil atas.
Fenomena “miskin tapi desil tinggi” ini dibongkar Anggota Komisi VIII DPR RI Nanang Samodra. Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Sentra Terpadu Pangudi Luhur, Kota Bekasi, Jawa Barat, ia menyoroti akurasi sistem pendataan yang acapkali merugikan kelompok masyarakat rentan.
Perangkap Variabel Dangkal
Banyak warga terkejut ketika pencairan bansos mereka tiba-tiba terhenti tanpa pemberitahuan atau penjelasan awal. Alasan resminya: posisi desil mereka melompat ke atas desil lima. Padahal, tingkat perekonomian mereka di lapangan tidak mengalami kenaikan signifikan. Penyebab utamanya ada pada indikator pendataan yang dinilai dangkal serta minim verifikasi kontekstual.
Baca Juga:Sah! Cirebon Resmikan Raperda Data Presisi, Sapu Bersih Data Bansos Tumpang TindihBansos Salah Sasaran Berakhir? Skema Baru Perlinsos Digital Diuji Coba Masif
Pekerja serabutan, misalnya, sering langsung dicatat sebagai “wiraswasta” hanya karena menyebutkan jenis usaha sampingan saat didata.
Begitu pula dengan kondisi fisik bangunan. Rumah berlantai keramik atau marmer kerap dinilai sebagai cermin keluarga mampu. Padahal, bangunan tersebut bisa saja sekadar tempat kos, kontrakan murah, atau rumah warisan.
Lebih tragis lagi, anggota keluarga dari kelompok rentan—seperti penyandang disabilitas, lansia terlantar, hingga anak yatim—ikut kehilangan hak bansos akibat skala ekonomi keluarga tempat mereka menumpang tercatat di desil tinggi.
Data Makro vs Realitas Mikro
Menurut Nanang, kekacauan ini terjadi karena pembuat kebijakan keliru membedakan fungsi data. Kebijakan sosial tidak bisa diputus hanya memakai angka persentase makro.
Data statistik makro dari BPS berfungsi mengukur peta kemiskinan secara umum untuk merumuskan kebijakan nasional. Sementara itu, data mikro seperti DTKS mengunci detail by name, by address yang memperlihatkan kondisi riil warga di lapangan.
Pendataan yang berorientasi sekadar memenuhi target pembersihan data justru mengabaikan prinsip keadilan bagi masyarakat miskin.
Skema Baru Perlindungan Sosial
Guna memastikan efisiensi anggaran tidak mengorbankan warga miskin, mekanisme penetapan dan penghentian bansos perlu dievaluasi secara total.