CIREBONINSIDER.COM – Praktik klasik bansos “salah alamat” kini berada di ujung tanduk. Skema lama yang lambat dan kerap memicu ketidakadilan sosial resmi dirombak total melalui percepatan Perlinsos Digital.
Pemerintah mengambil langkah agresif dengan memperluas uji coba sistem ini ke 258 kabupaten/kota secara serentak. Uji jalanan masif ini menjadi pertaruhan kunci sebelum eksekusi penuh digelar pada pekan ketiga Oktober 2026, sekaligus menjadi fondasi utama penyaluran bansos nasional pada 2027.
Solusi Nuklir untuk Dua Dosa Klasik Bansos
Persoalan bansos di Indonesia selama berpuluh tahun selalu tersangkut pada dua lubang hitam: inclusion error dan exclusion error.
Baca Juga:Jabar Terjunkan TNI-Polri Babat Bansos Salah Sasaran, Target 2027 Bebas Nepotisme DataPrabowo Wajibkan WNI Punya Rekening, Jurus Baru Hapus Bansos Salah Sasaran
Inclusion error membuat warga mampu—bahkan pemilik mobil dan kerabat aparatur lokal—justru mendapat kucuran dana. Sebaliknya, exclusion error membuat warga miskin ekstrem terlempar dari daftar penerima akibat keterbatasan akses birokrasi.
Transisi data yang lambat menjadi biang kerok utama. Lewat konsolidasi data ketat antara Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Pusat Statistik (BPS), Perlinsos Digital diposisikan sebagai pembersih data ganda dan verifikator berbasis Identitas Kependudukan Digital (IKD).
”Kemensos sangat mendukung implementasi Perlinsos Digital untuk penyaluran bansos 2027. Yang dibutuhkan pertama kali untuk perbaikan ini adalah data yang akurat, baru kemudian mekanisme distribusi,” tegas Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dalam Rapat Koordinasi KPTDP di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta.
Pangkas Birokrasi: Dari 200 Hari Jadi Hitungan Menit
Transformasi ini bukan sekadar memindahkan formulir kertas ke layar ponsel. Ada lonjakan efisiensi drastis yang dihadirkan sistem baru ini.
Proses verifikasi dan pengurusan bansos yang sebelumnya memakan waktu 75 hingga 200 hari, kini dipangkas habis menjadi hitungan menit. Langkah ini sekaligus menekan biaya pengurusan dokumen dan transportasi warga miskin hingga menyentuh angka nol rupiah.
Antusiasme masyarakat tergolong tinggi. Uji coba tahap awal mencatat lebih dari 4,3 juta keluarga pendaftar hanya dalam tempo dua bulan. Hasil evaluasi juga menunjukkan tingkat kepuasan publik menembus angka 70 persen.
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menekankan bahwa evaluasi di 258 daerah ini difokuskan pada keandalan sistem, interoperabilitas data antarkementerian, serta kesiapan pemerintah daerah.