CIREBONINSIDER.COM — Wajah transportasi publik di kawasan Bandung Raya resmi memasuki babak baru. Proyek pengerjaan Bus Rapid Transit (BRT) Cekungan Bandung senilai Rp1,3 triliun akhirnya dimulai lewat prosesi groundbreaking di Terminal Leuwipanjang, Rabu (22/7/2026).
Di atas kertas, proyek ini menjanjikan mobilitas perkotaan yang serba cepat dan modern. Namun di balik kecanggihannya, ada tantangan nyata yang tak boleh diabaikan: risiko gesekan sosial dengan para pelaku transportasi konvensional yang sudah puluhan tahun beroperasi.
Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) dan Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi sepakat bahwa modernisasi tak boleh menggusur angkutan kota (angkot). Kunci utamanya adalah merangkul para sopir angkot agar ikut menikmati hasil dari era baru ini.
Baca Juga:Cirebon Amankan Kuota Ahli Transportasi, Jalur Ikatan Dinas Kemenhub Resmi DibukaAkselerasi Transportasi Jabar: KAI-Pemprov Teken PKS, Luncurkan Kereta Kilat Pajajaran dan Wisata Jaka Lalana
Dari Buruh Setoran Jadi Pemilik Angkot Listrik
Langkah paling krusial yang disiapkan Pemdaprov Jabar adalah mempermudah peremajaan armada tua menjadi kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV). Lewat skema pembiayaan khusus tanpa uang muka (DP), para sopir tak lagi hanya menjadi buruh setoran, melainkan pemilik sah armada mereka.
Nantinya, angkot-angkot listrik ini tidak akan disingkirkan dari jalanan. Mereka bakal ditransformasi menjadi feeder atau pengumpan resmi yang menjemput warga dari gang-gang pemukiman menuju jaringan halte BRT.
Skema kepemilikan ini dipercaya bakal mengubah budaya pelayanan di jalan raya. Ketika sopir berstatus sebagai pemilik kendaraan, mereka terdorong merawat armada dan meninggalkan kebiasaan “ngetem” sembarangan yang kerap memicu kemacetan.
”Jika sopir bertindak sekaligus sebagai pemilik yang mencicil dan merawat kendaraannya, mereka akan jauh lebih tertib dibandingkan hanya sekadar menyetor,” ujar KDM.
Fakta Angka dan Target Beroperasi 2027
Proyek transportasi massal ini didukung pendanaan gabungan Pemerintah Indonesia, Bank Dunia (World Bank), dan Agence Française de Développement (AFD). Dari total nilai proyek nasional sebesar Rp3,8 triliun, kawasan Cekungan Bandung mendapat alokasi sebesar Rp1,3 triliun.
Dukungan infrastrukturnya disiapkan secara rinci:
– 21 kilometer jalur khusus BRT agar bus bebas dari kemacetan.
– 6 depo utama untuk perawatan armada, termasuk di Cicaheum dan Leuwipanjang.