CIREBONINSIDER.COM— Pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan menyisakan riak politik yang jauh lebih dalam dari sekadar rotasi jabatan. Di balik keputusan mendadak ini, publik disuguhkan dua realitas pahit sekaligus: runtuhnya etika kekuasaan dan sengkarut perang dingin di internal birokrasi fiskal.
Kritik tajam meluncur deras dari Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Jimly Asshiddiqie. Sorotan utamanya tertuju pada tata cara Istana menyampaikan keputusan reshuffle tersebut—hanya melalui sambungan telepon.
”Etika kekuasaan memang harus ditata dengan baik di negara kita. Perlu UU Etika Bernegara tersendiri,” tegas Jimly.
Baca Juga:Alarm Bahaya Kelas Menengah dan Ujian Berat Suahasil Nazara Usai Era PurbayaIsyarat Reshuffle Menkeu, Hitungan 50:50 Purbaya Yudhi Sadewa dan Babak Baru Suahasil Nazara
Bagi Jimly, kendati hak hak prerogatif berada penuh di tangan presiden, tata cara yang nir-etika tetap mencoreng nilai kelayakan dalam bernegara. Cara berkomunikasi yang terburu-buru ini dinilai memicu gelombang kekecewaan publik di media sosial.
”Sebagai contoh cara Purbaya diberitahu akan diganti, meski banyak yang setuju pergantian ini, tapi caranya memang kurang etis. Saya ikut memahami kritik pedas di medsos,” lanjutnya.
Drama 4 Hari dan Perang Saraf Birokrasi
Persoalan ini nyatanya bukan sebatas telepon singkat. Sisi gelap pencopotan Purbaya diungkap oleh Juru Bicara PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli. Ada anomali rentang waktu yang teramat janggal menjelang keputusan pemecatan tersebut.
Hanya berjarak empat hari setelah Purbaya melantik hampir 400 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan pada 10 September, surat keputusan pemecatannya mendadak terbit pada 14 September.
Jeda waktu yang sangat singkat ini dinilai bukan kebetulan administratif belaka, melainkan indikasi kuat adanya pertempuran sengit di internal Kemenkeu.
Dugaan itu kian beralasan. Saat seremoni pelantikan ratusan pejabat tersebut digelar, dua figur kunci—Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Bea Cukai—secara terang-terangan memilih tidak hadir.Ketidakhadiran dua pejabat eselon satu ini menjadi sinyal resistensi yang tak biasa. Aksi ini sekaligus menguatkan spekulasi adanya pejabat internal yang memiliki ‘jalur kabel’ atau akses langsung ke pusat kekuasaan, melebihi wewenang menterinya sendiri.
Kalah Akses dan Tuntutan Fiskal yang Menghimpit
Guntur Romli menilai Purbaya tersingkir bukan karena kinerja kebijakan yang buruk. Sang menteri kalah dalam perebutan pengaruh politik kekuasaan, sembari harus memikul beban fiskal dari proyek-proyek besar yang tidak realistis.