CIREBONINSIDER.COM— Badan Gizi Nasional (BGN) bergerak cepat memperkuat barisan organisasi. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh program pemenuhan gizi masyarakat dapat dieksekusi secara presisi hingga ke tingkat tapak.
Kepala BGN Sudaryono menggelar audiensi strategis bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Kantor Pusat BKN, Jakarta, Rabu (17/9/2026). Dalam pertemuan tersebut, Sudaryono didampingi oleh Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari serta Mayjen Trenggono.
Fokus utama pembahasan berpusat pada penataan manajemen SDM Aparatur Sipil Negara (ASN), pemetaan kualifikasi jabatan, hingga skema distribusi personel teknis di lapangan.
Baca Juga:Konsolidasi Kilat BGN, Sudaryono Instruksikan Eksekusi Presisi Makan Bergizi GratisMengapa Sudaryono Gantikan Nanik S Deyang di BGN? Ini Rekam Jejaknya
Percepatan Formasi dan Efisiensi Birokrasi
Sebagai lembaga yang memegang peran vital dalam ketahanan gizi nasional, BGN membutuhkan struktur kelembagaan yang lincah dan berintegritas. Koordinasi langsung dengan BKN menjadi kunci untuk mempercepat penetapan formasi pegawai yang akuntabel.
Penataan formasi difokuskan pada penyusunan kualifikasi SDM yang benar-benar presisi. BGN berupaya memastikan bahwa setiap posisi diisi oleh tenaga ahli yang kompeten di bidangnya, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.
Selain itu, skema distribusi personel lapangan dipercepat agar pengawasan program gizi dapat berjalan secara berkesinambungan tanpa terkendala hambatan birokrasi. Integrasi sistem administrasi kepegawaian dengan standar nasional BKN juga menjadi fondasi penting untuk menjaga kepastian karier serta perlindungan hukum bagi para pegawai.
Jamin Ketepatan Sasaran di Lapangan
Kesiapan tata kelola SDM ini berdampak langsung pada operasional BGN di tingkat tapak. Dengan dukungan personel yang terlatih dan terdistribusi secara merata, jalur distribusi dan eksekusi program pemenuhan gizi diperkirakan berjalan lebih efektif.
Keberadaan tim teknis di daerah juga meminimalkan risiko ketidaktepatan sasaran bantuan. Sistem pengawasan yang ketat dan terstruktur menjadi benteng utama BGN dalam menjaga transparansi anggaran serta kualitas layanan gizi bagi masyarakat.
Sinergi antara BGN dan BKN ini menjadi pijakan awal pembentukan birokrasi yang adaptif, profesional, dan siap mengawal agenda strategis gizi nasional secara berkelanjutan.(*)