Anggota Komisi XII DPR RI Andi Muzakkir Aqil dalam Kunjungan Kerja Reses di Surabaya menyoroti jaminan keamanan transisi CNG pengganti LPG 3 kg. Foto: Istimewa/ Doc DPR RI
CIREBONINSIDER.COM, SURABAYA – Rencana pemerintah mengganti elpiji melon dengan Compressed Natural Gas (CNG) atau Gas Merah Putih memicu lampu kuning dari Parlemen. Kebijakan untuk memutus ketergantungan impor energi nasional itu dinilai tak boleh dilakukan secara tergesa-gesa. Faktor keselamatan warga adalah harga mati.
Peringatan keras tersebut ditegaskan Anggota Komisi XII DPR RI, Andi Muzakkir Aqil, di Surabaya, Rabu (22/7/2026). Menurutnya, setiap kebijakan transisi energi tidak boleh hanya berhitung untung-rugi angka anggaran semata.
Baca Juga:Target Juli 2026: Prabowo Genjot KDMP, Mampukah Hapus 'Penyakit' Kelangkaan LPG dan Beras di Cirebon?LPG 3 Kg Bakal Diganti CNG, Harga Lebih Murah 30 Persen: Akankah Dapur Warga Cirebon Lebih Ngebul?
”Kami masih mempelajari rencana tersebut. Proses pelaksanaannya belum penuh. Kami tunggu bagaimana mekanisme penyaluran, tahapan peralihan, dan yang paling utama: jaminan keamanannya bagi masyarakat,” tegas Andi di sela Kunjungan Kerja Reses ke PLN UID Jawa Timur.
Dilema Beban Devisia Rp140 Triliun
Ancaman krisis neraca energi memang bukan isapan jempol. Indonesia saat ini berada dalam kondisi kecanduan elpiji impor yang cukup parah.
Berdasarkan data resmi Kementerian ESDM, konsumsi LPG nasional saat ini sudah menembus angka sekitar 8,5 juta ton per tahun. Sayangnya, kapasitas produksi dalam negeri sangat terbatas, yakni hanya berkisar 1,8 hingga 1,9 juta ton.
Ketimpangan ini memaksa Indonesia mengimpor hingga 75 sampai 80 persen kebutuhan elpiji nasional. Kondisi ini menyedot devisa negara dalam jumlah fantastis, yakni mencapai Rp130 triliun hingga Rp140 triliun setiap tahunnya. Belum lagi beban APBN yang harus menanggung subsidi elpiji sebesar Rp80 triliun hingga Rp87 triliun.
Pengembangan CNG domestik memang disiapkan sebagai juru selamat anggaran. Namun, pengalihan teknologi dari gas cair ke gas bertekanan tinggi di tingkat rumah tangga menyimpan risiko teknis yang wajib dikawal ketat.
Jangan Selesaikan Masalah dengan Masalah Baru
Andi mengingatkan, niat baik menyehatkan APBN tidak boleh mengorbankan keselamatan masyarakat sebagai konsumen akhir. Pemerintah dituntut memastikan seluruh regulasi, standar teknis tabung, hingga sistem pengawasan lapangan sudah siap total sebelum program dilepas ke pasar.