CIREBONINSIDER.COM— Kabupaten Cirebon tak ingin sekadar jadi penonton dalam agenda strategis nasional. Proyek percontohan Sekolah Rakyat Terintegrasi garapan Kementerian Sosial (Kemensos) RI di Blok Silayur, Kelurahan Kaliwadas, Kecamatan Sumber, kini memasuki babak krusial.
Ini bukan sekadar agenda seremoni rutin. Open House dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang dijadwalkan pada 30 Juli 2026 dirancang khusus sebagai etalase kesiapan daerah. Sekaligus menjadi bahan laporan resmi Kemensos kepada Presiden RI.
Langkah ini menjadi pertaruhan penting: mampukah kolaborasi pusat dan daerah menghadirkan model pendidikan inklusif yang benar-benar memutus mata rantai kemiskinan ekstrem di basis akar rumput?
Baca Juga:Pemkab Indramayu Kejar Proyek Beton hingga Sekolah Rakyat Megah Rp236 MiliarBukan Sekadar Gratis, Kabupaten Cirebon Rancang 'Sekolah Rakyat Permanen' untuk Cegah Kemiskinan Turun-Temurun
Akselerasi Mepet: Skenario Digenjot, Target Dipatok
Pergeseran jadwal dari pertengahan Juli ke akhir bulan menjadi ujian soliditas birokrasi. Pemkab Cirebon bergerak cepat merapatkan barisan.
Rapat koordinasi lintas sektor dipimpin langsung Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Hafidz Iswahyudi, bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda, Nanan Abdul Manan. Lintas elemen dikerahkan—mulai dari perangkat daerah, Forkopimcam, TNI-Polri, hingga garda depan sosial seperti Pendamping PKH, TKSK, dan Tagana.
”Pemkab Cirebon menjadi kepanjangan tangan Kemensos RI. Penyesuaian jadwal ke 30 Juli 2026 justru memacu kami memanfaatkan sisa waktu secara maksimal agar seluruh teknis lapangan presisi,” tegas Hafidz Iswahyudi.
Pemerintah daerah menyadari, tolok ukur keberhasilan agenda ini bukan cuma soal kemeriahan acara, melainkan kejelasan dampak program bagi masyarakat penerima manfaat.
Etalase Kesiapan Daerah untuk Istana
Sorotan utama rapat koordinasi tertuju pada penguatan skenario acara. Pemkab Cirebon ingin memastikan sarana dan prasarana di Blok Silayur siap 100 persen sebelum pembukaan resmi.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Cirebon, Nanan Abdul Manan, menginstruksikan pembagian peran yang tajam antar-SKPD demi menghindari tumpang tindih pekerjaan di lapangan.
”Kita harus tahu target visual dan substansi yang ingin ditampilkan. Ini menyangkut bahan pelaporan Kemensos kepada Presiden. Pembagian tugas harus presisi, percepatan adalah kunci,” ujar Nanan Abdul Manan.
Baca Juga:Bukan cuma Kejar Megah, Lucky Hakim Soroti Dua Aspek Krusial Ini di Proyek Sekolah Rakyat IndramayuPeminat Sekolah Rakyat Kuningan Membeludak, Skema Baru Putus Rantai Kemiskinan Ekstrem
Bukan Sekolah Biasa: Jawaban untuk Kemiskinan Intergenerasi
Sekolah Rakyat Terintegrasi memiliki konsep yang jauh berbeda dari sekolah formal konvensional. Program ini mengawinkan aspek pendidikan formal, pelatihan vokasi, hingga jaminan perlindungan sosial dalam satu ekosistem.