CIREBONINSIDER.COM – Pemerintah Kabupaten Indramayu di bawah visi besar “Indramayu REANG” tengah diuji oleh dinamika fiskal yang ketat. Di tengah kebijakan pengurangan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat, jajaran eksekutif dituntut memutar otak agar roda pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Bumi Wiralodra tidak mandek.
Peta jalan strategis tersebut tergambar jelas dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indramayu yang digelar di Ruang Sidang Utama, Rabu (24/6/2026).
Agenda penting ini membahas Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Baca Juga:Potret Rutilahu Sukra: Respons Taktis Bupati Indramayu dan BAZNAS Potong Birokrasi KemiskinanBukan Panggung Sandiwara! Bupati Lucky Hakim Beri Warning Keras di Akreditasi RSUD Indramayu
Mewakili Bupati Indramayu, Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu, Dr. Ahmad Syadali, M.Ed., hadir langsung memimpin penyampaian tanggapan pemerintah di hadapan pimpinan dan anggota legislatif, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran tamu undangan.
Dalam pemaparannya, Ahmad Syadali secara runtut membedah arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah, capaian kinerja, serta upaya konkret pemerintah dalam mendongkrak akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Respons Dinamika Anggaran dan Rasionalisasi Program
Menjawab riak kritis dari Fraksi PDI Perjuangan terkait menyusutnya aliran dana transfer pusat ke daerah, Ahmad Syadali tidak menampik adanya tekanan fiskal tersebut. Namun, situasi ini direspons dengan langkah mitigasi yang terukur melalui pengetatan skala prioritas.
“Kondisi tersebut berdampak pada penyesuaian alokasi anggaran daerah. Beberapa program mengalami pengurangan volume kegiatan, sementara anggaran diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur serta pemenuhan pelayanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan,” tegas Ahmad Syadali saat membacakan jawaban pemerintah.
Langkah efisiensi ini berkolerasi kuat dengan desakan Fraksi Partai Golkar yang menuntut efektivitas penyerapan anggaran. Eksekutif menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap rupiah yang keluar dari kas daerah wajib berorientasi pada hasil yang konkret.
Pemerintah berkomitmen penuh memastikan setiap anggaran yang dibelanjakan dapat memberikan manfaat yang maksimal dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas perencanaan serta pelaksanaan program agar lebih tepat sasaran sejak dalam hulu kebijakan.