CIREBONINSIDER.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara terbuka mulai menetapkan garis pembatas yang tegas bagi iklim investasi di wilayahnya. Ke depan, para pelaku industri tidak hanya dituntut untuk menanamkan modal dan menyerap tenaga kerja, melainkan wajib memberikan kontribusi timbal balik yang sepadan bagi pendapatan asli daerah (PAD) serta kelestarian lingkungan lokal.
Sentilan keras tersebut dilayangkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Pria yang akrab disapa KDM ini menyoroti fenomena klasik di mana banyak korporasi besar mendirikan pabrik dan mengeksploitasi infrastruktur di Jawa Barat, namun mencatatkan administrasi perpajakannya di luar daerah, terutama di ibu kota.
Pernyataan menohok itu disampaikan Kang Dedi usai menghadiri Pengukuhan Pengurus DPP APINDO Jawa Barat Periode 2026–2031 di eL Hotel Bandung.
Baca Juga:Hadiri Pengukuhan Pengurus DPK APINDO Kota Cirebon, Pj Wali Kota Tekankan Peran Pengusaha dalam PerekonomianSentilan Menohok KDM di Al-Jabbar: Jawa Barat Butuh Keheningan Jiwa, Bukan Masjid Megah Tempat Selfie!
”Saya meminta pengusaha mencatatkan NPWP di Jabar. Jangan industrinya di sini, pencemarannya di sini, penggunaan infrastrukturnya di sini, kemudian mengalami tekanan demo setiap waktu di sini, biaya pengamanannya kita yang ngeluarin, tetapi bagian bagi hasil pajaknya di tempat lain,” ujar Dedi dengan nada retoris yang tajam.
Strategi Patimban: Mengunci Pajak dan Kedaulatan Ekspor
Guna memutus kebocoran potensi pendapatan daerah tersebut, Pemprov Jabar tengah menyiapkan langkah taktis melalui integrasi infrastruktur logistik.
KDM mendorong para pengusaha di bawah naungan APINDO untuk memprioritaskan pembangunan serta pemanfaatan jalur konektivitas yang menghubungkan jalan tol, jalan nasional, jalan provinsi, hingga jalan kabupaten langsung menuju ke Pelabuhan Patimban di Subang.
Langkah ini dirancang agar Pelabuhan Patimban benar-benar berfungsi sebagai pintu gerbang utama ekspor manufaktur Jawa Barat. Selama ini, rantai ekspor yang masih bertumpu pada pelabuhan di luar provinsi membuat volume perdagangan Jabar sering kali diklaim dan dicatatkan sebagai prestasi daerah lain.
”Intinya kita ingin dorong Jabar punya pelabuhan sendiri namanya Patimban. Kalau kita punya industri tetapi tidak punya pelabuhan, nanti ekspornya dicatat sebagai produk di tempat lain, bukan produk Jabar,” kata Dedi menjelaskan.
Infrastruktur Ekologis dan Revolusi Praktik SMK Setahun Penuh
Sikap tegas Pemprov Jabar ini diimbangi dengan kompensasi fasilitas yang memadai bagi para pengusaha. Dari sisi ekologi dan pemenuhan kebutuhan dasar industri, pemerintah berkomitmen memperkuat pasokan air bersih permukaan secara masif. Pasokan air tersebut nantinya akan dialirkan langsung dari sumber besar seperti Sungai Citarum dan Waduk Jatigede.