CIREBONINSIDER.COM — Realitas penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Cirebon masih menyisakan jurang pemisah yang teramat lebar. Antara kebutuhan riil masyarakat miskin di akar rumput dengan kemampuan intervensi anggaran daerah saat ini, jaraknya bagaikan bumi dan langit.
Berdasarkan data pemetaan berkala, estimasi jumlah rumah warga yang kondisinya memprihatinkan dan mendesak untuk diperbaiki di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon masih bertengger di angka fantastis, yakni berkisar di angka 13.000 unit.
Namun ironisnya, pada tahun anggaran 2026 ini, pemerintah daerah melalui Program Bantuan Bedah Rumah Swadaya (BBRS) baru mampu mengalokasikan total kuota untuk 400 penerima manfaat saja. Sebuah angka yang bahkan belum menyentuh 5 persen dari total beban riil di lapangan.
Baca Juga:Antrean Pesanan Bedug Cirebon Mengular, Raden Hasan Basori Dorong Transformasi ke Wisata ReligiDi Balik Gengsi Opini WTP, DPRD Kabupaten Cirebon Soroti Infrastruktur dan 'Penyakit Langganan' Anggaran
Kondisi dilematis ini mencuat ke permukaan saat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Raden Hasan Basori, turun langsung menghadiri agenda sosialisasi dan technical meeting program BBRS di Balai Desa Gumulung Lebak, Kecamatan Greged.
Dari total kuota daerah yang terbatas tersebut, sebanyak 22 calon penerima manfaat berasal dari wilayah Kecamatan Greged dan Kecamatan Beber. Warga yang berhak menerima stimulus ini kini sedang bersiap, mengingat proses eksekusi fisik pembangunan rumah dijadwalkan baru akan berjalan secara bertahap sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 mendatang.
Jeritan Media Sosial dan Desakan Lompatan Anggaran
Politisi senior tersebut tidak menampik bahwa ruang digital hari ini dipenuhi oleh keluhan masyarakat bawah terkait infrastruktur dasar, khususnya hunian yang layak. Media sosial kedewanan kerap kali menjadi muara dari aduan warga yang rumahnya nyaris roboh atau bocor di sana-sini saat musim hujan melanda.
“Saya sedih kalau melihat rumah masyarakat yang kondisinya kurang layak. Banyak sekali aduan langsung dari masyarakat melalui media sosial mengenai kondisi tempat tinggal mereka. Ini kebutuhan primer, hak dasar yang harus dipenuhi,” ujar Hasan Basori di hadapan warga penerima manfaat.
Melihat ketimpangan data yang mencapai belasan ribu unit tersebut, Hasan menegaskan bahwa skema penganggaran saat ini tidak bisa dibiarkan berjalan linier atau biasa-biasa saja. Harus ada lompatan politik anggaran yang berani pada tahun-tahun berikutnya agar penuntasan kemiskinan ekstrem bisa diakselerasi.