“Ini program yang menyentuh langsung isi perut masyarakat bawah, jadi harus kita dorong habis-habisan. Target saya secara legislatif, jika tahun ini kuotanya hanya 400, tahun depan kita harus bisa melompat ke angka 1.000 unit. Kita tidak bisa bergerak lambat sementara rumah warga terus melapuk dimakan waktu,” tegas legislator asal PKB tersebut.
Efisiensi Dana Desa yang Kian Memperparah Keadaan
Krisis penanganan rumah tidak layak huni ini kian diperparah oleh situasi fiskal di tingkat desa. Selama ini, Dana Desa (DD) kerap menjadi katup penyelamat untuk meng-cover renovasi RTLH skala kecil yang tidak terakomodasi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten. Namun, opsi tersebut kini nyaris tertutup rapat.
Sekretaris Desa Gumulung Lebak, Ulis, secara blak-blakan mengakui bahwa postur keuangan desa saat ini sedang mengalami tekanan hebat akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat maupun penyesuaian porsi penggunaan dana desa yang sangat ketat.
Baca Juga:Antrean Pesanan Bedug Cirebon Mengular, Raden Hasan Basori Dorong Transformasi ke Wisata ReligiDi Balik Gengsi Opini WTP, DPRD Kabupaten Cirebon Soroti Infrastruktur dan 'Penyakit Langganan' Anggaran
“Jujur saja, saat ini dana desa mengalami efisiensi dalam nilai yang cukup besar. Imbasnya, ruang gerak fiskal desa menjadi sangat terbatas. Kami nyaris tidak punya kemampuan anggaran untuk mengeksekusi pembangunan fisik lokal maupun menghadirkan program stimulus perumahan secara mandiri untuk warga,” ungkap Ulis terbuka.
Kehadiran program BBRS dari tingkat kabupaten di Desa Gumulung Lebak diakui Ulis bagaikan oase di tengah gurun. Namun, ia juga berharap instansi terkait tidak menutup mata bahwa di luar 22 penerima manfaat saat ini, antrean warga yang mendambakan rumah layak huni di desanya masih sangat panjang.
Butuh Kolaborasi Riil, Bukan Sekadar Seremonial
Jika Kabupaten Cirebon hanya mengandalkan skema BBRS reguler dengan kuota ratusan unit per tahun, butuh waktu hingga puluhan tahun untuk menuntaskan 13.000 RTLH.
Pola penuntasan konvensional itu dinilai usang dan rawan tersalip oleh munculnya RTLH baru akibat faktor ekonomi makro.DPRD dan Pemerintah Kabupaten Cirebon ke depan dituntut tidak hanya pasif mengandalkan APBD murni.
Daerah wajib membuka keran kolaborasi lintas sektor yang agresif. Optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan swasta yang menjamur di Cirebon, program lintas kementerian (PUPR), hingga pelibatan lembaga filantropi seperti Baznas dinilai menjadi kunci mutlak jika daerah ini serius ingin memerdekakan warganya dari hunian yang tidak layak.(*)