CIREBONINSIDER.COM — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengambil langkah radikal demi mengamankan uang negara dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pihaknya tidak akan segan-segan merekomendasikan penutupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah jika kedapatan nekat menyelewengkan anggaran.
Langkah super ketat ini diambil pasca-pertemuan strategis antara Menkeu Purbaya dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang, serta jajaran Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Mayjen Trenggono, di Kantor Kemenkeu, Jakarta.
Baca Juga:Sengkarut Program MBG: Jual-Beli Titik SPPG Picu Pemborosan Rp1 Triliun Per Bulan, Manajemen Dirombak Total!Pusaran Proyek Bodong Makan Bergizi Gratis di NTB: Modus Dapur SPPG Palsu Telan Korban Rp950 Juta
”Kalau enggak benar boleh tutup saja, Pak. Kita diskusikan seperti itu,” tegas Purbaya dalam konferensi pers “Lapor Pak Purbaya”. Ucapan ini menjadi sinyal peringatan keras bagi para pelaksana program di lapangan.
Potong Celah ‘Kongkalikong’ di Daerah
Intervensi langsung dari Kemenkeu ini bukan tanpa alasan. Pihak BGN secara terbuka mengakui adanya keterbatasan wilayah dan kemampuan dalam melakukan pengawasan fisik secara berkala di tingkat daerah.
Merespons kendala tersebut, Kemenkeu langsung mengambil alih fungsi monitoring dengan menerjunkan tim khusus yang independen. Tim pengawas ini diisi oleh auditor dan pegawai dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) serta unit vertikal Kemenkeu lainnya.
Dengan jaringan yang menggurita hingga level kabupaten dan kota, tim ini dipastikan akan bergerak mandiri tanpa intervensi pihak luar. Purbaya menjamin pengawasan ini akan berjalan sangat objektif karena memotong potensi konflik kepentingan (conflict of interest).
Menurutnya, jika pengawasan hanya mengandalkan internal BGN, potensi “main mata” di lapangan sangat besar. Kemenkeu berkomitmen menjaga transparansi ini dengan melakukan evaluasi total secara berkala setiap dua bulan sekali.
Ambisi Efisiensi Ekstrim: “Kalau Bisa Rp0, Tapi…”
Di balik pengetatan pengawasan yang agresif ini, tersirat strategi besar Kemenkeu dalam menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Purbaya secara blak-blakan mengakui bahwa dirinya menginginkan efisiensi anggaran program MBG dilakukan hingga ke titik nadir.
Ia bahkan sempat berseloroh ingin anggaran program tersebut ditekan hingga menyentuh angka nol rupiah, meski hal itu mustahil demi jalannya program prioritas nasional.