Meskipun Kemenkeu belum merilis angka pasti pangkasan anggaran pasca-pertemuan dengan BGN, Purbaya memastikan restrukturisasi alokasi dana kali ini sangat signifikan sehingga membuat posisi anggaran negara jauh lebih aman.
Untuk mewujudkan efisiensi radikal tersebut, pemerintah langsung mengeksekusi tiga langkah taktis di lapangan. Langkah pertama dimulai dengan melakukan refocusing anggaran secara total, di mana seluruh alokasi dana disisir ulang dan diselaraskan agar langsung menyasar program prioritas tanpa ada pos yang mubazir.
Selanjutnya, Kemenkeu mendayagunakan jaringan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di daerah sebagai basis pos pemeriksaan fisik untuk memantau distribusi dan infrastruktur pangan SPPG.
Baca Juga:Sengkarut Program MBG: Jual-Beli Titik SPPG Picu Pemborosan Rp1 Triliun Per Bulan, Manajemen Dirombak Total!Pusaran Proyek Bodong Makan Bergizi Gratis di NTB: Modus Dapur SPPG Palsu Telan Korban Rp950 Juta
Sebagai benteng pertahanan terakhir, Kemenkeu juga menyuntikkan SDM ahli di bidang finansial langsung ke tubuh SPPG untuk melatih dan mengawal para kepala satuan agar standar pertanggungjawaban keuangan mereka bersih tanpa celah.
Purbaya menilai Program Makan Bergizi Gratis pada dasarnya merupakan langkah mulia untuk masa depan generasi bangsa. Namun, kemuliaan program ini tidak boleh dinodai oleh manajemen yang korup.
Melalui kombinasi pemangkasan anggaran yang terukur serta pengawasan independen yang galak, pemerintah optimistis hak gizi anak-anak Indonesia dapat tersalurkan dengan tepat sasaran dan bersih dari korupsi.(*)