CIREBONINSIDER.COM — Panggung kaderisasi mahasiswa sering kali terjebak dalam romantisme masa lalu. Namun, dalam Pelatihan Kader Dasar (PKD) VIII yang digelar Pengurus Komisariat PMII Universitas Nahdlatul Ulama (PK PMII UNU) Cirebon, narasi tersebut bergeser menjadi tantangan riil: sejauh mana generasi muda hari ini berani mengambil alih kemudi kebijakan publik di Indonesia?
Sengatan motivasi itu datang langsung dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Raden Hasan Basori. Hadir sebagai narasumber utama di Pondok Pesantren Nurauliya, Kota Cirebon, Sabtu (27/6/2026), Hasan membedah tema krusial ‘Pancasila dan Sistem Ketatanegaraan Indonesia’ di hadapan puluhan kader yang tengah digembleng.
Kegiatan yang mengusung tema besar ‘Ijtihad PMII: Membangun Human Resource, Menggerakkan Perubahan Sosial’ ini berlangsung maraton selama tiga hari, 26–28 Juni 2026.
Baca Juga:Antrean Pesanan Bedug Cirebon Mengular, Raden Hasan Basori Dorong Transformasi ke Wisata ReligiBukan Debat Kusir, PMII Cirebon Cetak Instruktur Berbasis Data untuk Kawal Kebijakan Daerah
Untuk memastikan penguatan kapasitas kader berjalan komprehensif, panitia tidak main-main dengan menghadirkan 11 narasumber kompeten dari berbagai latar belakang ahli.
Dalam orasinya yang dinamis, Hasan menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar hafalan teks di ruang kelas, melainkan sebuah kontrak sosial yang lahir dari keringat dan kesepakatan seluruh elemen bangsa.
Di tengah potensi polarisasi modern, ia mengingatkan bahwa kekuatan utama Indonesia justru terletak pada kemampuannya merajut perbedaan.
”Pancasila adalah hasil konsensus semua elemen kelompok masyarakat kita. Prinsip utamanya jelas: persatuan di tengah perbedaan. Bayangkan, kita punya ratusan bahasa daerah, tapi ego sektoral itu luruh dan dipersatukan oleh satu bahasa, Bahasa Indonesia. Itulah esensi ketatanegaraan kita yang harus dijaga,” ujar politisi senior Cirebon tersebut.
Menantang Apatisme: “Mahasiswa yang Bersuara adalah Mahasiswa yang Peduli”
Lebih jauh, Hasan menyoroti fenomena apatisme politik yang belakangan kerap menjangkiti generasi muda. Menurutnya, posisi mahasiswa dalam sistem demokrasi Indonesia sangat strategis.
Mahasiswa tidak boleh menjadi penonton yang pasif atau sekadar menjadi komentator di media sosial saat dinamika sosial kemasyarakatan bergejolak.
Ia menilai, keberanian untuk mengkritisi kebijakan dan menyampaikan aspirasi—sepanjang dilakukan lewat koridor yang konstitusional—adalah indikator utama bahwa idealisme gerakan mahasiswa belum mati.