CIREBONINSIDER.COM– Jauh sebelum genderang Pemilu 2029 resmi ditabuh, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cirebon bersama Pemerintah Kota Cirebon sudah mengambil langkah agresif.
Menyadari bahwa merawat nalar demokrasi tidak bisa dilakukan dengan sistem kebut semalam, mereka resmi “curi start” dengan menggembleng generasi muda melalui Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) Tahun 2026.
Langkah taktis yang dimulai pada Kamis (25/6/2026) di Kantor Bawaslu Kota Cirebon ini bukan sekadar seremonial. Ini adalah proyeksi jangka panjang untuk memitigasi kerawanan politik masa depan—seperti hoaks digital dan praktik politik uang—dengan menempatkan Generasi Milenial dan Gen Z sebagai aktor utama, bukan sekadar komoditas suara.
Baca Juga:Jaga Marwah Demokrasi 2029, Bawaslu Kabupaten Cirebon Gandeng PMII ‘Kepung’ Politik UangTargetkan Pemilih Pemula, Program 'Bawaslu Mengajar' Siap Masuk Ruang Kelas SMK di Cirebon
Mengapa Harus Mulai di Tahun 2026?
Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, yang hadir langsung membuka ruang edukasi ini menegaskan bahwa kesadaran hukum masyarakat membutuhkan waktu untuk mengakar. Menunggu hingga tahun 2029 untuk mengedukasi pemilih adalah sebuah keterlambatan yang berisiko.
”Memulai pendidikan pengawasan sejak tahun 2026 merupakan langkah yang tepat. Kita ingin ketika tahapan Pemilu 2029 dimulai, masyarakat sudah matang, sudah paham aturan, dan bukan baru meraba-raba atau baru mulai belajar,” tegas Siti Farida di hadapan puluhan peserta.
Siti Farida tidak menampik bahwa Bawaslu memiliki keterbatasan personel yang nyata untuk mengawasi setiap sudut dinamika politik di Kota Udang. Oleh karena itu, keterlibatan aktif anak muda di tingkat akar rumput (grassroots) adalah solusi paling rasional dan efektif.
Jika pemilu berjalan jujur dan transparan tanpa sengketa yang berlarut-larut, stabilitas daerah akan terjaga. Dampaknya langsung terasa pada keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Cirebon.
”Saya berharap para peserta tidak hanya menjadi pengawas bagi diri sendiri, tetapi juga mampu menjadi agen edukasi bagi keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitarnya,” tambah Siti Farida.
Kuota Ketat dan Lahirnya ‘Pasukan Digital’ Inklusif
Mengusung tema besar “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat”, program P2P tahun ini menerapkan standar kompetisi yang tinggi demi menjaring kader berkualitas.
Dari seleksi ketat yang dilakukan, hanya 20 peserta terbaik yang dinyatakan lolos untuk mengemban misi sebagai agen pengawas. Menariknya, Bawaslu Kota Cirebon sukses mewujudkan ruang pengawasan yang inklusif dengan memastikan 40 persen dari total peserta adalah keterwakilan perempuan.