Metode pelatihannya pun tidak kaku. Ketua Bawaslu Kota Cirebon, Devi Siti Sihatul Afiah, menjelaskan bahwa P2P kali ini mengombinasikan metode pembelajaran daring (online) dan penugasan digital, sebelum akhirnya para peserta dipertemukan dalam sesi tatap muka untuk pendalaman materi.
Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kota Cirebon, Nurul Fajri, menekankan bahwa indeks kualitas demokrasi suatu daerah berbanding lurus dengan tinggi rendahnya partisipasi pengawasan dari masyarakatnya sendiri.
”Semakin banyak mata masyarakat yang ikut mengawasi, maka ruang gerak para pelanggar aturan akan semakin menyempit. Kami sedang membangun jejaring pengawasan partisipatif yang organik dan kuat,” urai Nurul Fajri.
Baca Juga:Jaga Marwah Demokrasi 2029, Bawaslu Kabupaten Cirebon Gandeng PMII ‘Kepung’ Politik UangTargetkan Pemilih Pemula, Program 'Bawaslu Mengajar' Siap Masuk Ruang Kelas SMK di Cirebon
Kurikulum Komprehensif: Dari Regulasi hingga Teknik Pelaporan
Kader-kader muda P2P Kota Cirebon ini tidak dilepas ke lapangan dengan tangan kosong. Mereka mendapatkan pembekalan materi tingkat tinggi langsung dari pimpinan Bawaslu Kota Cirebon serta Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Widodo Wuryanto.
Mereka dilatih untuk tidak hanya peka melihat kejanggalan atau potensi pelanggaran kampanye di media sosial maupun lingkungan fisik, tetapi juga dibekali pemahaman hukum formal mengenai prosedur pelaporan yang valid ke pihak berwenang.
Menutup rangkaian pembukaan, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Cirebon, M. Joharudin, menaruh harapan besar pada 20 kader pemuda yang terpilih tahun ini.
”Kami tidak ingin gerakan ini berhenti di ruangan ini. Mereka adalah kader P2P yang memikul tanggung jawab moral untuk meneruskan transfer of knowledge ini ke komunitas mereka masing-masing. Semangat pengawasan ini harus terus tumbuh dan menular,” pungkas Joharudin.(*)