CIREBONINSIDER.COM - Di tengah gempuran disrupsi informasi dan tantangan apatisme politik, Bawaslu Kabupaten Cirebon melakukan langkah progresif untuk mengamankan nalar demokrasi pemilih pemula. Bukan melalui pidato formal di balik meja, melainkan dengan terjun langsung ke jantung pendidikan.
Pada Rabu (13/05/2026), bertempat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cirebon, sebuah komitmen besar diteken. Bawaslu resmi menjalin kolaborasi strategis dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Pancasila SMK se-Kabupaten Cirebon melalui Memorandum of Understanding (MoU).
Mengapa SMK Jadi ‘Medan Tempur’ Literasi Politik?
Langkah Bawaslu menyasar SMK bukan tanpa alasan. Secara nasional, proyeksi pemilih pada pesta demokrasi mendatang didominasi oleh Generasi Z.
Baca Juga:Investasi Demokrasi 2029, Bawaslu Cirebon Cetak Pengawas Militan dan Masuk ke Ruang KelasKPU dan Bawaslu Cirebon Gelar Pemilihan OSIS Serentak SMP-SMA, Inovasi Pendidikan Politik 2026
Di level lokal Cirebon, siswa SMK adalah representasi pemilih pemula yang kerap menjadi target empuk hoaks hingga praktik politik uang akibat minimnya literasi pengawasan.
Ketua Bawaslu Kabupaten Cirebon, Sadaruddin Parapat, menegaskan bahwa sekolah adalah laboratorium demokrasi yang paling murni. Menurutnya, pendidikan politik sejak dini adalah investasi jangka panjang untuk menjaga konstitusi.
”Sekolah bukan hanya tempat belajar rumus atau praktik bengkel. Sekolah adalah tempat menyemai nilai-nilai kedaulatan. Kami ingin hadir langsung, menyapa mereka, agar lahir generasi yang tidak hanya sekadar mencoblos, tapi paham mengapa suara mereka menentukan masa depan daerah,” tegas Sadaruddin.
Program ‘Bawaslu Mengajar’: Melawan Apatisme dengan Aksi
Kerja sama ini dipastikan tidak akan berakhir di atas kertas. Hadirnya program konkret bertajuk “Bawaslu Mengajar” menjadi bukti sinergi ini memiliki “nyawa”.
Dalam program ini, jajaran pengawas pemilu akan bertransformasi menjadi mentor di ruang-ruang kelas SMK sederajat di Kabupaten Cirebon.
Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas, Maryam Hito, bersama Kordiv Penanganan Pelanggaran, Rudi Hartono, turut mengawal penuh inisiasi ini.
Fokusnya jelas: menanamkan kesadaran pengawasan partisipatif agar siswa mampu mendeteksi dan menolak pelanggaran pemilu secara mandiri.
Baca Juga:Sinergi Bawaslu dengan Kemenag Kota Cirebon Perkuat Pendidikan Demokrasi Pelajar dan SantriBawaslu Kota Cirebon Siap Awasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
Respons Pendidikan: Sebuah Anugerah Kurikulum
Apresiasi mendalam datang dari perwakilan Ketua MGMP Pendidikan Pancasila SMK se-Kabupaten Cirebon, Selvi. Baginya, kolaborasi ini adalah jembatan yang menghubungkan teori di buku teks dengan realitas lapangan.