CIREBONINSIDER.COM– Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Cirebon mulai memanaskan mesin pengawasan sejak dini.
Tidak sekadar menunggu tahapan dimulai, Bawaslu melakukan langkah progresif dengan menyasar dua lini strategis sekaligus: mencetak kader pengawas militan melalui Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) dan menanamkan nalar kritis pada calon pemilih pemula.
Langkah ini selaras dengan momentum nasional Kick Off P2P bertema “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat” yang digelar serentak di 514 kabupaten/kota di Indonesia, Senin (12/05/2026).
Baca Juga:KPU dan Bawaslu Cirebon Gelar Pemilihan OSIS Serentak SMP-SMA, Inovasi Pendidikan Politik 2026Sinergi Bawaslu dengan Kemenag Kota Cirebon Perkuat Pendidikan Demokrasi Pelajar dan Santri
Mencetak ‘Mata’ Rakyat di Akar Rumput
Di Kabupaten Cirebon, sebanyak 20 peserta P2P terpilih mengikuti prosesi kick off secara daring melalui kanal YouTube Bawaslu RI.
Kegiatan yang dibuka oleh Lolly Suhenty, Koordinator Divisi Pencegahan Bawaslu RI ini, menjadi titik tolak keterlibatan publik secara terstruktur untuk mengawal kualitas demokrasi tiga tahun mendatang.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (P2HM) Bawaslu Kabupaten Cirebon, Maryam Hito, menegaskan bahwa tema “Berfungsi dan Bergerak” adalah instruksi nyata bagi masyarakat untuk tidak menjadi penonton pasif dalam pesta demokrasi.
“Pengawasan pemilu adalah tugas sejarah. Melalui P2P, peserta dibekali strategi pencegahan pelanggaran dan literasi demokrasi agar mereka mampu menjadi agen yang berani menjaga suara rakyat tetap murni pada 2029 nanti,” tegas Maryam.
Edukasi Sejak Dini: Demokrasi Masuk Sekolah
Menariknya, upaya Bawaslu Cirebon tidak berhenti di level kader. Satu hari sebelumnya, Senin (11/05/2026), semangat pengawasan ini dibawa langsung ke lingkungan pendidikan melalui program “Bawaslu Mengajar” di SMPN 1 Tengahtani.
Di hadapan ratusan siswa saat upacara bendera, Maryam Hito hadir sebagai ‘guru demokrasi’. Ia membedah konsep dasar kekuasaan di tangan rakyat hingga simulasi sederhana demokrasi di sekolah, seperti pemilihan ketua OSIS dan ekstrakurikuler.
“Adik-adik di SMP ini adalah pemilik masa depan. Mereka akan menjadi pemilih pemula saat usia 17 tahun nanti. Jika nalar kritisnya sudah terasah sejak sekarang, mereka tidak akan mudah goyah oleh hoaks politik maupun politik uang,” jelas Maryam dengan nada optimistis.