CIREBONINSIDER.COM – Pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Provinsi Jawa Barat 1 di Desa Cikawung, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, bukan lagi sekadar proyek fisik di atas kertas.
Di balik deru mesin proyek yang terus mengejar tenggat, ada visi besar untuk memutus mata rantai kemiskinan struktural melalui jalur pendidikan formal yang inklusif.
Bupati Indramayu, Lucky Hakim, turun langsung ke lapangan untuk memastikan megaproyek ini berjalan sesuai koridor hukum dan fungsionalitas publik pada Selasa, 2 Juni 2026.
Baca Juga:Peminat Sekolah Rakyat Kuningan Membeludak, Skema Baru Putus Rantai Kemiskinan EkstremBenarkah Ada Mark-Up? Mensos Gus Ipul Jawab Isu Viral Sepatu Sekolah Rakyat
Menariknya, bukan hanya mengecek ketebalan dinding atau struktur beton, Lucky justru menyoroti dua aspek krusial yang kerap luput dari pengawasan proyek skala besar: kepastian legalitas lahan dan kenyamanan aksesibilitas masyarakat.
Membangun Peradaban, Bukan Cuma Fasilitas
Bagi Lucky Hakim, keberhasilan sebuah institusi pendidikan gratis seperti Sekolah Rakyat tidak boleh diukur dari seberapa megah arsitektur bangunannya. Nilai utamanya terletak pada sejauh mana fasilitas tersebut dapat diakses tanpa hambatan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Jauh lebih dari itu, pendidikan gratis ini bertujuan luhur, membangun perdaban.
”Kita ingin memastikan akses menuju Sekolah Rakyat makin baik. Ini bukan hanya untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari pengembangan kawasan pendidikan ke depan,” ujar Lucky Hakim di sela-sela peninjauan, Selasa (2/6/2026).
Kawasan sekitar SR di Desa Cikawung dinilai memiliki ruang yang sangat fleksibel untuk penataan jangka panjang. Pemkab Indramayu saat ini tengah merancang skema pelebaran jalan guna memastikan mobilisasi siswa, guru, dan warga sekitar tidak terhambat oleh infrastruktur yang sempit di masa depan.
Sasaran Tepat: Menembus Barikade Kemiskinan Desil 1 dan 2
Berbeda dengan sekolah reguler, Sekolah Rakyat Jabar 1 di Indramayu ini mengusung misi sosial yang sangat spesifik. Target utamanya adalah anak-anak dari keluarga prasejahtera yang masuk kategori Desil 1 (sangat miskin) dan Desil 2 (miskin) berdasarkan data kesejahteraan sosial.
Untuk memastikan kuota sekolah ini tidak salah sasaran, lini depan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Indramayu mulai bergerak masif.
Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indramayu, Ade Suhayati, menjelaskan bahwa pihaknya telah menggerakkan jajaran instrumen sosial di lapangan. Mulai dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), hingga Pelaksana Program Kesejahteraan Sosial Kecamatan (PKSK).