CIREBONINSIDER.COM — Ruas jalan berlubang dan ancaman banjir tahunan masih menjadi “hantu” yang membayangi warga Kabupaten Cirebon. Namun, di tengah desakan kebutuhan mendasar ini, bayang-bayang efisiensi anggaran justru mengancam alokasi pembangunan infrastruktur daerah.
Rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027, Kamis (23/7/2026), berlangsung alot. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Cirebon secara tegas meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) tidak menjadikan efisiensi sebagai alasan untuk menelantarkan keselamatan warga.
Urgensi vs Penghematan: Mana yang Mengalah?
Pembangunan infrastruktur di Cirebon bukan lagi sekadar urusan estetika kota, melainkan urat nadi ekonomi dan akses keselamatan rakyat. Pembangunan jalan yang dibarengi sistem drainase terintegrasi dinilai tak bisa ditawar lagi.
Baca Juga:Cirebon Timur Dianaktirikan? DPRD Semprot Dinas PU Soal Jalan Rusak di APBD 2027Nana Kencanawati Soroti Nasib Petani Sindanglaut: Jalan Rusak dan Kelangkaan Pupuk Jadi Penghambat Utama
Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, menegaskan bahwa memangkas alokasi pembangunan fisik vital adalah langkah yang berisiko tinggi bagi daerah.
”Infrastruktur jalan masih menjadi agenda prioritas utama. Jalan rusak jelas melumpuhkan mobilitas, menghambat distribusi hasil tani dan industri, hingga memutus akses warga ke fasilitas kesehatan,” ujar Sophi.
Sophi menggarisbawahi, membangun jalan tanpa memperbaiki saluran drainase adalah tindakan sia-sia. Tanpa drainase yang terkoneksi baik, aspal baru dipastikan akan kembali hancur diterjang luapan air saat musim hujan tiba.
Suara Reses: Jalan Rusak Masih Jadi Keluhan Utama
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Nana Kencanawati, mengungkapkan fakta serupa. Dalam setiap agenda reses dan kunjungan kerja dewan, keluhan mengenai jalan berlubang serta banjir selalu mendominasi aspirasi warga.
Menurut Nana, ketimpangan kondisi infrastruktur antarwilayah kian memperlebar jurang ekonomi di Cirebon. Buruknya konektivitas jalan otomatis merusak daya saing daerah di tingkat regional.
Oleh karena itu, ia menekankan bahwa skema efisiensi anggaran daerah sama sekali tidak boleh mengorbankan hak-hak dasar masyarakat.
”Kepentingan rakyat harus diutamakan. Efisiensi boleh saja, tetapi anggaran untuk jalan, jembatan, dan penanganan banjir tetap wajib jadi prioritas utama APBD 2027,” tegas Nana.
Baca Juga:Jalan Usaha Tani dan Irigasi Rusak Parah, Petani Indramayu-Cirebon Ngadu ke DPRD JabarPemkot Cirebon Siapkan Betonisasi, Solusi Atasi Jalan Ciremai Raya yang Kerap Rusak
DPUTR Dipaksa Putar Otak di Tengah Cekaknya Fiskal
Tantangan berat kini berada di pundak Kepala DPUTR Kabupaten Cirebon, Sunanto. Mengelola ekspektasi tinggi publik dan tekanan DPRD di tengah keterbatasan anggaran memaksa DPUTR menerapkan strategi tajam yang pragmatis.