CIREBONINSIDER.COM— Akses jalan rusak, drainase tersumbat, hingga ancaman banjir berkepanjangan masih membayangi warga Kabupaten Cirebon. Isu ketimpangan infrastruktur ini meledak di kawasan Cirebon Timur yang dinilai minim perhatian.
Kondisi mendesak ini memicu ketegangan dalam Rapat Kerja KUA-PPAS APBD 2027 di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Rabu (15/7/2026). Komisi III DPRD secara tegas mencecar jajaran Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Anton Maulana, melayangkan kritik pedas. Ia menegaskan pembahasan KUA-PPAS tidak boleh terjebak seremonial tahunan.
Baca Juga:Nana Kencanawati Soroti Nasib Petani Sindanglaut: Jalan Rusak dan Kelangkaan Pupuk Jadi Penghambat UtamaJalan Usaha Tani dan Irigasi Rusak Parah, Petani Indramayu-Cirebon Ngadu ke DPRD Jabar
“Aspirasi publik didominasi jalan berlubang dan banjir. Ini bukan sekadar proyek fisik, tapi urat nadi ekonomi warga. Cirebon Timur butuh keadilan anggaran,” tegas Anton.
Anton mendesak Dinas PU merombak pola kerja. Ia meminta instansi teknis tersebut menghentikan kebiasaan membagi-bagi anggaran secara merata tanpa skala prioritas yang jelas.
Menurutnya, setiap rupiah dana APBD 2027 wajib memberikan dampak langsung. Keselamatan pengguna jalan dan kelancaran arus barang harus menjadi tolok ukur utama.
Tiga Fokus Utama Penataan Infrastruktur APBD 2027:
Pertama, Skala Prioritas Mutlak. Dinas PU diwajibkan mengunci alokasi anggaran untuk perbaikan total jalan rusak berat dan titik rawan banjir di wilayah Cirebon Timur.
Kedua, Efisiensi Total Anggaran. Program pendukung yang minim output publik dipangkas. Seluruh sumber daya difokuskan pada perbaikan fisik yang paling mendesak.
Ketiga, Akuntabilitas Berbasis Data. Perencanaan proyek harus ditopang pemetaan realistis dan laporan teknis lapangan, bukan asumsi meja kerja.
Merespons cercaan tersebut, Kepala Dinas PU Kabupaten Cirebon, Sunanto, mengakui kapasitas fiskal daerah sangat terbatas. Anggaran yang ada belum sebanding dengan total panjang jalan yang membutuhkan perbaikan.
Baca Juga:Pemkot Cirebon Siapkan Betonisasi, Solusi Atasi Jalan Ciremai Raya yang Kerap RusakPemprov Jabar Siap Dukung Pemkab Cirebon Tuntaskan Masalah Jalan Rusak
Namun, Sunanto berjanji menjadikannya acuan utama. Masukan Komisi III akan dipakai untuk menyaring proyek prioritas agar alokasi APBD 2027 tepat sasaran.
“Ruang fiskal kita sempit. Kami harus selektif ketat dan memprioritaskan infrastruktur vital yang berdampak langsung pada masyarakat,” ujar Sunanto.
Pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 menjadi pertaruhan penting. Warga Cirebon kini menagih janji, akankah tahun depan membawa perubahan nyata bagi jalanan mereka.(*)