Putus Rantai Kemiskinan Eksponensial: Pemkab Cirebon Buka Karpet Merah Menuju Jepang Lewat From Zero to Hero

Pelatihan-Kerja-ke-Jepang-From-Zero-to-Hero
Suasana rapat launching program pelatihan kerja ke Jepang From Zero to Hero oleh Pemkab Cirebon di Ruang Rara Santang Setda Kabupaten Cirebon. Foto: Humas Pemkab Cirebon

CIREBONINSIDER.COM — Pemerintah Kabupaten Cirebon mengambil langkah agresif dalam meretas belenggu pengangguran dan kemiskinan daerah yang saat ini masih tertahan di angka kritis 10 persen.

Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui peluncuran program pelatihan bahasa dan budaya Jepang bertajuk “From Zero to Hero” dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Rara Santang Setda Kabupaten Cirebon, Senin (18/5/2026).

​Program ini merupakan buah kerja sama sinergis antara Pemerintah Kabupaten Cirebon, Yayasan Dewa Aksara, dan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Cirebon.

Baca Juga:Strategi Graduasi Kemensos, Cetak Lulusan Sekolah Rakyat Jadi Caregiver Profesional di JepangInvestasi Rp574 Triliun Korea-Jepang: Momentum Emas atau Sekadar Angka di Atas Kertas bagi Daerah?

Bukan sekadar program pelatihan musiman, kolaborasi ini dirancang sebagai hulu dari ekosistem penempatan tenaga kerja formal yang terproteksi ke Negeri Sakura.

​Jepang saat ini tengah menghadapi krisis demografi akut akibat penuaan populasi (aging population), sebuah kondisi yang menjadi peluang emas bagi surplus demografi yang dimiliki Kabupaten Cirebon.

​Intervensi Struktural untuk Memotong Rantai Kemiskinan

​Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak ingin terjebak dalam program seremonial semata. “From Zero to Hero” diposisikan sebagai intervensi langsung pemerintah terhadap struktur ekonomi masyarakat kelas bawah.

​“Program ini diharapkan mampu memotong rantai pengangguran dan kemiskinan secara langsung, sekaligus mendongkrak pendapatan ekonomi masyarakat secara nyata di lapangan,” ujar Hendra Nirmala tegas.

​Hendra menambahkan, dengan persentase kemiskinan dan pengangguran daerah yang masih berada di kisaran 10 persen, pembukaan akses pasar kerja internasional yang legal dan aman merupakan salah satu jalan pintas paling efektif untuk memicu mobilitas vertikal ekonomi warga.

​Target Sasaran 2026: Berpihak pada Klaster Keadilan Sosial (DTKS)

​Memasuki tahun anggaran 2026, Pemkab Cirebon mematok target kuota sebanyak 75 peserta.

Demi menjaga asas keadilan sosial dan ketepatan sasaran bantuan, pemerintah memberlakukan syarat khusus: kepesertaan diprioritaskan bagi warga Kabupaten Cirebon yang terdaftar aktif dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Baca Juga:Identitas Anak Diaspora di Jepang Terancam: KBRI Tokyo Sentil Program Pengabdian Kampus RITembus Pasar Jepang dan Singapura, Mentan Amran Lepas Ekspor 545 Ton Unggas: Bukti RI Swasembada!

​Bagi masyarakat yang ingin mengubah garis hidup melalui program ini, Disnaker Kabupaten Cirebon telah merilis linimasa dan tahapan seleksi resmi yang wajib dicatat:

– ​19 Mei hingga 18 Juni 2026: Proses Seleksi Administrasi (Berkas).- ​Tahapan Lanjutan: Pemeriksaan Kesehatan menyeluruh (Medical Check-Up/MCU), Tes Fisik, dan Tes Matematika Dasar.

0 Komentar