– ​Fase Karantina: Peserta yang dinyatakan lolos seluruh tahapan akan mengikuti pelatihan intensif secara offline selama tiga bulan di balai latihan kerja resmi.
​Guna menghapus sekat finansial yang sering kali menyurutkan langkah warga prasejahtera, seluruh biaya seleksi awal ditanggung sepenuhnya oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui Disnaker Kabupaten Cirebon.
​Refleksi Evaluasi 2025 dan Potensi Remitansi Rp29,3 Miliar
​Program ini bergerak dengan pijakan data yang kuat, merujuk pada evaluasi objektif pelaksanaan tahun 2025. Kepala Disnaker Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto, membeberkan bahwa antusiasme masyarakat Cirebon sejatinya sangat masif.
Baca Juga:Strategi Graduasi Kemensos, Cetak Lulusan Sekolah Rakyat Jadi Caregiver Profesional di JepangInvestasi Rp574 Triliun Korea-Jepang: Momentum Emas atau Sekadar Angka di Atas Kertas bagi Daerah?
Pada tahun lalu, tercatat lebih dari 300 pendaftar memperebutkan kuota awal yang sedianya dipatok untuk 130 orang.
​Kendati demikian, seleksi alam di lapangan berjalan sangat ketat. Dari total pendaftar, hanya 69 peserta yang berhasil melaju ke fase pelatihan.
Dalam perjalanannya, 20 peserta terpaksa mundur karena berbagai faktor eksternal, termasuk kondisi kesehatan yang tidak memenuhi standar ketat regulasi ketenagakerjaan Jepang.
​Namun, pengorbanan tersebut kini berbuah manis. Saat ini, sebanyak 48 alumni program asal Kabupaten Cirebon telah resmi berkarir dan hidup mandiri di Jepang.
Sementara itu, beberapa peserta yang tersisa sedang merampungkan proses wawancara keberangkatan (matching user dengan perusahaan Jepang).​Secara makro ekonomi, kontribusi para pekerja migran formal ini terhadap daerah sangat signifikan.
​“Peserta yang berhasil bekerja di Jepang memperoleh penghasilan minimal sekitar Rp17 juta per bulan dengan masa kontrak kerja selama tiga tahun. Jika dihitung secara matematis, potensi remitansi devisa yang mengalir masuk ke perputaran ekonomi Kabupaten Cirebon dari program ini diperkirakan mampu menembus angka Rp29,3 miliar,” urai Novi Hendrianto.
Jawab Tantangan Global Melalui Kesiapan Lokal
​Langkah taktis Pemkab Cirebon ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI yang terus mendorong skema penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor formal, baik melalui jalur Specified Skilled Worker (SSW/Tokutei Ginou) maupun program pemagangan (Ginou Jisshusei).
Baca Juga:Identitas Anak Diaspora di Jepang Terancam: KBRI Tokyo Sentil Program Pengabdian Kampus RITembus Pasar Jepang dan Singapura, Mentan Amran Lepas Ekspor 545 Ton Unggas: Bukti RI Swasembada!
​Tantangan terbesar yang kerap dihadapi di lapangan adalah penguasaan bahasa (minimal setara N4 atau JFT-Basic) dalam waktu singkat.