Menurut Djohermansyah, jika masalahnya ada pada besarnya biaya pemilihan, maka yang harus dibenahi adalah sistem pemilihannya, bukan dengan cara memperpanjang masa jabatan petahana secara sepihak.
Ia menawarkan tiga solusi konkret untuk memangkas anggaran tanpa merusak demokrasi:
Pertama, Pilkades Serentak: Gelar pemilihan serentak dalam satu wilayah kabupaten untuk menghemat biaya operasional logistik dan pengawasan.
Baca Juga:Pilkades 2027 Terancam Tertunda karena Efisiensi Anggaran, Begini Respons DPRTancap Gas Jelang Pilkades Serentak, 4 Kuwu PAW Cirebon Resmi Dilantik
Kedua, Pangkas Masa Kampanye: Batasi durasi kampanye secara ketat guna meminimalisasi potensi politik uang dan penghamburan biaya.
Ketiga, Pengawasan Ketat: Optimalkan peran pemerintah kecamatan untuk mengawal stabilitas keamanan selama proses pilkades berlangsung.
”Demokrasi memang membutuhkan biaya. Namun, biaya penyelenggaraan demokrasi jauh lebih murah dibandingkan ongkos kekuasaan tanpa kontrol yang berlangsung terlalu lama,” tegas Djohermansyah.(*)