CIREBONINSIDER.COM – Nasib ribuan mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kini berada di ujung tanduk. Penyebabnya bukan karena prestasi yang anjlok atau melanggar aturan perguruan tinggi, melainkan pergeseran status kesejahteraan (desil) dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang berubah mendadak tanpa validasi riil di lapangan.
Birokrasi data yang kaku berpotensi besar merenggut hak pendidikan masyarakat miskin. Merespons fenomena ini, Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mendesak pemerintah segera membentuk tim khusus guna mengevaluasi sistem pendataan desil secara menyeluruh.
Anomali Data yang Mencabut Hak Kuliah
Maksud awal pembentukan DTSEN memang ideal: menyatukan basis data sosial ekonomi agar terintegrasi. Namun, eksekusi di lapangan justru memicu persoalan serius yang merugikan penerima manfaat.
Baca Juga:Gagal SNBT Bukan Akhir, Kuota KIP Kuliah Jalur Mandiri 2026 Masih Cair Rp15,3 T!Sengkarut Data Desil BPS: Warga Makin Miskin tapi 'Kaya' di Atas Kertas, Akses KIP Anak Terancam Putus
Banyak keluarga miskin mendadak mengalami lonjakan status desil hanya karena variabel indikator formalistis di atas kertas. Padahal, kondisi finansial asli mereka di rumah sama sekali tidak berubah.
Akibatnya fatal. Kenaikan desil secara sepihak ini otomatis memutus alokasi dana KIP Kuliah. Mahasiswa yang bergantung pada bantuan tersebut kini terancam putus kuliah di pertengahan jalan.
Penilaian ekonomi keluarga tidak bisa dicocokkan hanya lewat angka matematis baku. Aspek vital seperti pendapatan riil, beban pengeluaran harian, hingga kondisi aset lapangan sering kali luput dari pemadanan otomatis di sistem.
Langkah Darurat Menyelamatkan Hak Pendidikan
Agar sistem administrasi tidak berubah menjadi tembok penghalang cita-cita anak bangsa, DPR mendorong lima langkah korektif yang wajib segera dieksekusi pemerintah:
Pertama, Proteksi Masa Transisi: Pemerintah wajib memberikan perlindungan bantuan sementara bagi mahasiswa yang berada di garis batas perubahan desil hingga proses verifikasi ulang tuntas.
Kedua, Mekanisme Sanggah Kilat: Buka kanal aduan yang gratis, cepat, transparan, dan responsif. Publik harus diberi ruang untuk mengoreksi ketidaksesuaian data tanpa prosedur berbelit-belit.
Ketiga, Sinkronisasi Lintas Lembaga: Pemutakhiran data secara berkala tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Kemendagri, Kemensos, BPS, dan kementerian terkait wajib melakukan pemadanan data secara terpadu.
Baca Juga:Nasib Guru Honorer 2026: Insentif Rp400 Ribu, Kalah Telak dari Uang Saku Mahasiswa KIPGus Ipul Bongkar Fenomena 'The Invisible People', Instruksikan Daerah Perketat Akurasi DTSEN
Keempat, Verifikasi Faktual di Lapangan: Hentikan ketergantungan penuh pada algoritma sistem. Verifikator harus turun langsung mencocokkan kondisi fisik rumah, sanitasi, serta kemampuan ekonomi keluarga secara riil.