CIREBONINAIDER.COM– Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melontarkan peringatan keras mengenai fenomena the invisible people atau masyarakat yang “tak terlihat” oleh radar negara.
Dalam audiensi bersama puluhan kepala daerah dan pimpinan DPRD di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (12/5/2026), Gus Ipul menegaskan bahwa kemiskinan seringkali bersembunyi di balik ketidakakuratan data.
Ironi di Jantung Ibu Kota
Membuka pertemuan, Gus Ipul membagikan potret miris Al-Jabbar, bocah 12 tahun di Jakarta yang tidak pernah sekolah meski bermukim di dekat pusat pemerintahan.
Baca Juga:Benarkah Ada Mark-Up? Mensos Gus Ipul Jawab Isu Viral Sepatu Sekolah RakyatAudit Bansos 2026: Belasan Ribu Keluarga Dicoret Akibat Inclusion Error, Kemensos Sinkronisasi Data Dukcapil
”Bisa jadi dia tetangga kita. Penderitaannya tak tampak karena tidak ada akses untuk mengadu,” ungkap Gus Ipul. Baginya, Al-Jabbar adalah representasi ribuan warga rentan lainnya yang selama ini “hilang” dari intervensi pemerintah karena faktor pendataan.
Akurasi DTSEN: Nasib Rakyat di Tangan Operator Desa
Sebagai solusi konkret, Mensos mendesak penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Ia menyebut keberhasilan bantuan sosial (bansos) hingga program pemberdayaan sangat bergantung pada kejujuran input di level akar rumput.
”Nasib rakyat kecil tergantung pada operator data desa. Jangan ada lagi warga rentan yang terlewat hanya karena malas melakukan pemutakhiran,” tegasnya di hadapan Bupati Jombang, Batang, Solok, hingga Kepulauan Aru.
Jeritan dari NTT dan Mataram
Pertemuan ini juga menjadi panggung bagi daerah untuk menyuarakan realita lapangan yang pedih. Wakil Ketua DPRD NTT, Kristien Samiyato Pati, menyoroti martabat Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kerap pulang dalam peti jenazah namun terkendala biaya pemulangan.
”Negara tidak boleh hanya hadir di bandara. Negara harus hadir sampai tahap terakhir, memastikan mereka pulang secara bermartabat ke kampung halaman,” tutur Kristien.
Sementara itu, dari Kota Mataram, isu pembersihan data PBI-JK (BPJS Gratis) menjadi sorotan. Menanggapi kekhawatiran pencoretan 10 ribu peserta, Gus Ipul mengklarifikasi bahwa hal tersebut adalah bentuk keadilan distribusi. Kuota tersebut dialihkan kepada warga lain yang lebih mendesak dan sesuai kriteria kemiskinan terbaru.
Sekolah Rakyat: Transformasi Tanpa ‘Titipan’
Agenda besar lainnya adalah ambisi Presiden melalui program Sekolah Rakyat. Gus Ipul memaparkan peta jalan yang sangat agresif bagi anak-anak marjinal: