Ironi di Balik Status Lumbung Padi, Petani Indramayu Terjerat ‘Guremisasi’ Lahan 0,4 Hektar

Petani-Indramayu
Visualisasi hamparan sawah di Indramayu dengan latar belakang petani tradisional menggarap lahan sempit, ilustrasi ketimpangan penguasaan aset agraria. (Foto: Ilustrasi/AI)

CIREBONINSIDER.COM– Kabupaten Indramayu selama ini mentereng sebagai “jawara” penyokong stok pangan nasional. Namun, di balik hamparan hijaunya, tersimpan paradoks pahit: para petani yang menyuapi negeri justru hidup dalam cekikan kemiskinan struktural akibat penguasaan lahan yang sangat kerdil.

​Kondisi kritis ini dibongkar oleh Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri. Ia menyebutkan bahwa mayoritas petani di Indramayu kini terjebak dalam fenomena “guremisasi”—sebutan bagi petani yang menggarap lahan di bawah ambang batas kesejahteraan.

​“Tahu enggak petani Indramayu lahan garapannya berapa rata-rata? Hanya 0,4 hektar. Padahal secara skala ekonomi, jika petani ingin hidup sejahtera, minimal harus menggarap 2,5 hektar,” ungkap Rokhmin dalam pernyataan resminya di Jakarta, Jumat (15/5/2026).

Baca Juga:Gebrakan Ekonomi Agraria Indramayu: Lawan Jerat Tengkulak lewat Mesin Penggilingan Lanusa Binaan KPAIroni Lumbung Pangan: Lucky Hakim Sentil Rendahnya Pendidikan, Gandeng ICMI "Ubah Nasib" Petani Indramayu

Ketimpangan Ekstrem: 0,2% Pengusaha Kuasai 70% Lahan

​Angka 0,4 hektar bukan sekadar angka di atas kertas. Luasan ini sangat tidak memadai untuk menanggung beban biaya produksi yang terus meroket, mulai dari pupuk hingga operasional mesin tani.

Rokhmin, yang juga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, menegaskan bahwa apa yang terjadi di Indramayu adalah potret kecil dari ketimpangan nasional yang lebih besar.

Menurutnya, Indonesia sedang menghadapi “darurat agraria” di mana aset produksi hanya berputar di segelintir tangan.

​“Ada 0,2 persen pengusaha besar yang saat ini menguasai sekitar 70 persen dari total lahan di Indonesia. Ini adalah akar masalah mengapa petani dan nelayan kita sulit keluar dari lingkaran kemiskinan,” tegas politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

​Reforma Agraria: Jangan Sekadar Jargon

​Ia mendesak pemerintah untuk melakukan langkah konkret, bukan sekadar janji manis politik. Reforma agraria harus menjadi instrumen redistribusi aset yang rill agar akses ekonomi menjadi lebih adil.

​“Pemerintah yang berhasil itu bukan yang hanya bangga dengan angka statistik, tapi pemerintah yang mampu menyejahterakan rakyat kecil di akar rumput,” tambahnya dengan nada punchy.

​Alarm Redupnya Jalur Pantura

​Masalah ketimpangan lahan ini kian diperparah dengan melambatnya denyut nadi ekonomi di koridor Jalur Pantura Jawa Barat.

Baca Juga:Jalan Usaha Tani dan Irigasi Rusak Parah, Petani Indramayu-Cirebon Ngadu ke DPRD JabarPecah Rekor! Petani Kedokan Bunder Indramayu Panen Padi 12,11 Ton Per Hektar, Ini Rahasianya

Rokhmin mengamati adanya pergeseran signifikan di mana aktivitas industri dan perdagangan di beberapa titik Pantura mulai mengalami stagnasi.

0 Komentar