CIREBONINSIDER.COM — Taruhan besar sedang dihadapi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menakhodai Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang digelar serentak mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Komisi X DPR RI memberikan peringatan keras agar lembaga penyuplai data tunggal negara ini menjaga integritas dan tidak terjebak dalam pusaran manipulasi informasi demi mengejar pencitraan instansi.
Peringatan menohok tersebut mencuat dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah.
Parlemen menilai, menyajikan data ekonomi yang dipoles agar “tampak baik-baik saja” merupakan langkah berbahaya yang bisa memicu bom waktu berupa blunder kebijakan nasional.
Baca Juga:Tips Atasi GALAT Login Akun Sobat BPS, untuk Daftar Petugas Sensus Ekonomi 2026Link Pendaftaran Rekrutmen Petugas Sensus Ekonomi 2026, Berikut Cara dan Tahapannya Masih Ada Waktu
Ancaman Blunder Kebijakan Akibat Data ‘Pesanan’
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menegaskan bahwa keabsahan metodologi dan validitas data riil di lapangan adalah harga mati. Ia secara blak-blakan menyoroti adanya riak skeptisisme dari kalangan akademisi terhadap sejumlah produk statistik nasional. Termasuk angka pertumbuhan ekonomi yang kerap dinilai kontras dengan realitas di akar rumput.
“Data ini harus akurat, harus valid sesuai fakta. Jangan karena pesanan, jangan karena ingin membuat seolah-olah kita baik-baik saja, ini justru bahaya,” tegas Esti Wijayati kepada Parlementaria, dikutip Sabtu (16/5/2026).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini mengingatkan bahwa potret statistik BPS adalah kompas utama bagi pemerintah hingga investor dalam merumuskan regulasi strategis.
Jika fondasi datanya rapuh atau dimanipulasi, maka program intervensi anggaran yang dilahirkan bersama antara pemerintah dan DPR dipastikan bakal salah sasaran.
Mismatch Anggaran: Yang Mampu Dibantu, yang Miskin Terdepak
Senada dengan Esti, Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengungkapkan bahwa ekspektasi publik terhadap hasil Sensus Ekonomi 2026 terbilang sangat masif.
Sensus satu dekade sekali ini menjadi kunci krusial untuk membaca peta kekuatan UMKM serta navigasi peluang sektor usaha di masa depan. Fikri menyoroti fenomena di lapangan di mana sering terjadi kekacauan distribusi bantuan (mismatch) akibat bias data yang tidak diperbarui (update).
”Jangan sampai terjadi mismatch. Yang tidak butuh dibantu, sementara yang sangat membutuhkan justru tidak dibantu hanya karena datanya belum diperbarui. Kita harus memastikan potret ekonomi kita apa adanya, jangan ditutup-tutupi,” ujar Fikri Faqih.