CIREBONINSIDER.COM — Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil keputusan radikal. Di tengah tekanan fiskal dan ketimpangan ekonomi wilayah, Pemprov Jabar resmi menerapkan prinsip birokrasi ekstrem: miskin struktur, kaya fungsi.
Langkah ini tidak hanya memangkas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pemprov Jabar juga menggelar pembersihan total terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terbukti tidak produktif dan hanya menyerap anggaran negara.
Sangga Buana: Sapu Bersih BUMD ‘Zombie’
Terobosan paling menonjol dari reformasi ini adalah pembentukan holding BUMD bernama Sangga Buana. Seluruh perusahaan milik daerah—di luar Bank BJB—resmi dilebur ke dalam satu induk kelembagaan.
Baca Juga:Sentilan KDM di Gedung Sate: APBD Jangan Habis di Seremonial, Wali Kota Cirebon Pasang BadanKDM Minta Maaf di Gedung Sate, 80 Ribu Warga Jabar Masih Gelap, Pejabat Dilarang Minta Naik Tunjangan
Melalui Sangga Buana, evaluasi menyeluruh langsung diberlakukan. BUMD yang tidak memiliki fungsi jelas, minim kinerja, serta memboroskan keuangan perusahaan akan ditutup total.
Struktur manajemen yang berlebihan dipangkas habis demi menekan biaya operasional. Ke depan, pengisian jabatan strategis wajib melalui seleksi terbuka berbasis profesionalisme. Langkah ini menjadi batas akhir bagi praktik BUMD “zombie” yang selama ini hanya mengandalkan suntikan modal daerah.
Tunjangan hingga ATK Dipangkas, Anggaran Dioper ke Rakyat
Di lini birokrasi internal, penyetopan pengeluaran yang tidak mendesak dilakukan tanpa kompromi. Penggabungan berbagai badan, dinas, hingga biro berdampak langsung pada penurunan belanja operasional pemerintah secara signifikan.
Pemerintah memangkas tunjangan jabatan serta membatasi biaya pemeliharaan gedung dan operasional kantor. Pengeluaran rutin seperti pembayaran listrik, air, alat tulis kantor (ATK), perjalanan dinas, hingga pembelian bahan bakar kendaraan dinas ditekan serendah mungkin.
Seluruh dana hasil efisiensi tersebut langsung dialihkan untuk memperkuat belanja publik. Pemprov Jabar menggaransi bahwa uang rakyat akan kembali ke rakyat melalui perbaikan fasilitas kesehatan dasar dan pembangunan infrastruktur wilayah.
Dongkrak IPM dan Ratakan Ekonomi Daerah
Efisiensi skala besar ini difokuskan untuk mengikis ketimpangan antarkabupaten dan kota. Pemprov Jabar menegaskan bahwa kawasan industri seperti Bekasi tidak bisa lagi disamakan dengan kawasan agraris dan pesisir seperti Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Garut, hingga Banjar.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kini dijadikan prioritas utama. Pemprov Jabar mengakselerasi program pendidikan kesetaraan (Paket A, B, C, dan D) bagi warga dewasa hingga lansia untuk mendongkrak indikator rata-rata lama sekolah secara mendasar.