CIREBONINSIDER.COM - Halaman Gedung Sate mendadak riuh pada Senin, 17 Agustus 2026. Untuk pertama kalinya, pagar pembatas upacara HUT ke-81 RI dibuka lebar. Rakyat jelata tak lagi menonton dari luar benteng. Mereka berdiri di barisan depan, menyaksikan pertunjukan defile dari jarak hanya beberapa meter.
Namun, suasana hangat itu seketika berubah hening saat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), menyampaikan amanatnya. Tanpa basa-basi, KDM memulainya dengan permohonan maaf yang tajam dan menohok. Ia mengakui, Jawa Barat belum sepenuhnya merdeka.
Paradoks Lumbung Energi
Di balik megahnya deretan infrastruktur, Jawa Barat menyimpan ironi besar. Lebih dari 80.000 warga di wilayah ini masih hidup tanpa aliran listrik.
Baca Juga:Sindrom Kertas Kerja Melindas Desa: KDM Sentil Birokrasi, Kuningan Sodorkan Resep PemungkasBongkar Sengketa Sempadan, KDM Beri Ultimatum 3 Tahun Kembalikan Aset Negara dari Mafia Tanah
Kondisi ini menjadi pukulan telak mengingat Jabar merupakan pusat energi nasional. Jawa Barat menopang daya antarwilayah melalui PLTA Waduk Cirata dan PLTA Waduk Jatiluhur, sekaligus disokong jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) terbesar yang menyuplai sistem Jawa-Bali.
Bagi KDM, rakyat yang masih gelap gulita di tengah kelimpahan daya adalah bentuk kegagalan pelayanan dasar yang tidak boleh dibiarkan.
Sentilan Keras untuk Tunjangan Pejabat
Untuk menuntaskan ketimpangan tersebut, KDM menegaskan perombakan total APBD Jawa Barat. Seluruh anggaran daerah diprioritaskan penuh untuk pemenuhan hak dasar rakyat: kesehatan, pendidikan minimal 12 tahun, jaminan kerja, hingga membebaskan generasi muda dari ancaman bahaya narkoba.
KDM memangkas habis belanja operasional pimpinan. Pembelian baju dinas baru hingga pengadaan properti rumah dinas resmi ditunda. Pesan tegas dialamatkan kepada para penyelenggara negara di tingkat provinsi maupun daerah.
”Jangan berpikir kenaikan tunjangan atau menuntut fasilitas padahal sudah besar. Kita harus malu. Harusnya kita membangun rasa adil pada seluruh rakyat,” ujar KDM.
Ia juga menginstruksikan jajaran kepolisian, TNI, pengadilan, hingga instansi daerah untuk membuang jauh-jauh birokrasi kaku. Ke depan, tidak boleh ada lagi cerita warga miskin pulang membawa utang dari rumah sakit, atau KTP ditahan akibat biaya operasi caesar yang melilit.
Pagar Gedung Sate yang Akhirnya Roboh
Langkah kerakyatan KDM tak hanya bergema dalam pidato, tetapi dirasakan langsung oleh ribuan warga yang hadir.