CIREBONINSIDER.COM - Momentum HUT ke-81 Republik Indonesia di Kota Cirebon tidak boleh berhenti pada lembaran laporan kinerja di atas podium. Berbagai klaim sukses pemerintah daerah kini menanti ujian paling mendasar: apakah angka-angka manis benar-benar mempermudah hidup warga?
Ketiga fungsi utama DPRD Kota Cirebon—legislasi, pengawasan, dan anggaran—kini diarahkan untuk mengawal ketat implikasi dari deretan penghargaan yang diraih pemerintah kota.
Antara Klaim Data dan Antrean Layanan
Salah satu capaian yang disorot adalah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kota Cirebon yang tercatat mencapai 100,33 persen hingga membuahkan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026.
Baca Juga:Indramayu Sabet UHC Awards 2026 Kategori Madya, Kepesertaan JKN Tembus 98 PersenCirebon Raih UHC Awards 2026: Saat Hak Sehat Bukan Lagi Mewah tapi Nyata bagi 99% Warga
Secara statistik, seluruh warga Kota Udang ini telah terlindungi jaminan kesehatan. Namun, Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio, SE, menegaskan bahwa angka di atas kertas tidak otomatis menyelesaikan persoalan di lapangan.
”Capaian UHC merupakan hal yang patut diapresiasi, tetapi yang lebih penting adalah memastikan masyarakat benar-benar mendapatkan pelayanan ketika membutuhkan. Ini menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah yang harus terus kami awasi,” tegas Andrie.
DPRD Kota Cirebon menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap perbaikan layanan kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit daerah. Kepastian kepesertaan total ini harus diikuti dengan kemudahan prosedur rujukan medis tanpa birokrasi berbelit.
Selain itu, ketersediaan obat-obatan vital di fasilitas kesehatan penjamin JKN serta respons cepat layanan darurat bagi masyarakat berpenghasilan rendah menjadi tolok ukur utama yang wajib dipenuhi.
Menagih Dampak Predikat Terbaik Pengendalian Inflasi
Selain sektor kesehatan, sorotan tajam tertuju pada stabilitas ekonomi lokal. Kota Cirebon sebelumnya menyabet predikat Terbaik I Pengendalian Inflasi Daerah Tingkat Kota se-Jawa Bali.
Bagi DPRD, predikat mentereng ini ujian resminya ada di meja makan masyarakat. Kebijakan pengendalian harga dan pasokan pangan tidak boleh berhenti pada pasar murah berkala atau intervensi seremonial semata.
”Pengendalian inflasi harus terasa sampai ke dapur masyarakat. DPRD akan mendorong agar kebijakan terkait harga kebutuhan pokok, pemberdayaan UMKM, dan penguatan ekonomi daerah terus mendapat perhatian,” ujar Andrie.