CIREBONINSIDER.COM — Desa hari ini makin mirip kantor dinas. Kepala desa sibuk menyusun laporan, sekretaris desa tenggelam dalam tumpukan berkas, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) kehabisan napas mengejar tenggat administrasi.
Ruh gotong royong terancam mati digilas kaku-birokrasi.
Kritik tajam itu disuarakan lantang oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan HUT ke-26 LPM RI di Gedung Merdeka, Bandung, Jumat (7/8/2026).
Namun, di tengah krisis partisipasi warga akibat labirin formalitas tersebut, Pemerintah Kabupaten Kuningan justru menyodorkan jalan keluar: menjadikan LPM sebagai mesin penggerak sosial-ekonomi warga, bukan sekadar juru stempel program.
Baca Juga:RTRW Diuji Publik, Bupati Kuningan Dian Rachmat Tegaskan Produk Hukum Tak Boleh Lahir dari 'Ruang Hampa'Strategi Bupati Dian Rachmat Pulihkan Fiskal Kuningan lewat Transformasi Koperasi Modern
Atas keberhasilan memecahkan kebuntuan birokrasi di tingkat akar rumput ini, Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., menganugerahkan apresiasi resmi dari Ketua Umum DPP LPM RI, Dr. H. Ahmad Dolli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.
Tamparan untuk Birokrasi Desa
Sentilan KDM memukul telak realitas pemerintahan desa modern. Era reformasi yang menjanjikan otonomi daerah kerap terjebak dalam kerangka administratif yang membendung inisiatif lokal.
LPM—yang di era Orde Baru berakar dari konsep LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa)—kini sering kehilangan taji. Energi para pengurus habis untuk menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ketimbang menggalang swadaya warga di lapangan.
”Desa harus tetap bertumpu pada kekuatan budaya dan gotong royong. Pemimpinnya harus hadir menggerakkan warga, bukan sekadar mengurus administrasi,” tegas KDM di hadapan pengurus LPM se-Indonesia.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat bahkan mendorong skema baru: melipatgandakan peran LPM sebagai mitra taktis program strategis. Mulai dari pengerukan sungai, perbaikan drainase, pengaspalan jalan, hingga penyediaan rumah layak bagi warga berpenghasilan rendah.
Jawaban Praktis dari Kuningan
Di saat banyak daerah gagap menyeimbangkan ketaatan administrasi dengan partisipasi publik, Kuningan mengambil pendekatan berbeda. Bupati Dian Rachmat Yanuar membuktikan bahwa kelembagaan desa bisa bergerak aktif tanpa kehilangan ruh keswadayaan.
”Pembangunan tidak bisa hanya bertumpu pada APBD. Ini harus jadi gerakan bersama yang hidup di tengah masyarakat,” ujar Bupati Dian saat ditemui usai menerima penghargaan, didampingi Kepala DPMD Kuningan, Rangga Apriatna, S.STP., M.AP.