CIREBONINSIDER.COM — Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026 akhirnya tuntas. Eksekutif dan legislatif resmi mengetok persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD 2026 senilai sekitar Rp4 triliun dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa (29/9/2026).
Kesepakatan ini menjadi sinyal hijau untuk mengejar ketertinggalan pembangunan di sisa akhir tahun fiskal. Fokus utama kini bergeser dari meja perundingan menuju kecepatan eksekusi di lapangan.
Bupati Imron: SKPD Dilarang Ulur Waktu
Bupati Cirebon, Imron, memberikan apresiasi atas keselarasan kerja antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan jajaran legislatif. Menurutnya, iklim politik yang harmonis menjadi kunci mulusnya pengesahan anggaran ini.
Baca Juga:Anatomi APBD Perubahan Cirebon 2026: Belanja Dipangkas Rp40 M, Anggaran Jalan Melesat Naik Rp15,8 MAPBD Perubahan Cirebon 2026 Direvisi, Ini 3 Sektor Utama yang Bakal Terdampak
Tak ingin buang waktu, Imron langsung menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk bergerak cepat menyusun Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA) dan rencana arus kas.
”Kami menginstruksikan kepada seluruh SKPD untuk segera menyiapkan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran dan anggaran kas program/kegiatan sesuai rancangan yang disetujui,” tegas Imron di hadapan rapat paripurna.
Sesuai regulasi Pasal 112 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berkas Raperda ini langsung diboyong ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menjalani tahapan evaluasi Gubernur sebelum resmi diundangkan.
Infrastruktur hingga Kesehatan Jadi Sorotan Utama
Di seberang meja, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, menegaskan bahwa penambahan maupun pergeseran alokasi anggaran wajib menyentuh kebutuhan paling krusial masyarakat.
DPRD mematok tiga sektor vital yang tidak boleh luput dari perhatian eksekutif:
– Infrastruktur: Percepatan perbaikan jalan rusak dan fasilitas publik yang membutuhkan penanganan darurat.
– Pendidikan: Optimalisasi pembenahan sarana sekolah dan peningkatan mutu belajar.
– Kesehatan: Penguatan layanan dasar di Puskesmas hingga RSUD demi menjaga jaminan kesehatan warga.
Baca Juga:KDM Sebut Tunggakan Pemprov Jabar ke BPJS Kesehatan Aman, Dianggarkan pada APBD Perubahan 2025Pemkab Indramayu Sebut APBD Perubahan 2025 Naik, Ini Rincian Poin Pentingnya
DPRD Janji Pelototi Realisasi Anggaran
Sophi menggarisbawahi bahwa perencanaan dari awal harus benar-benar presisi agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan di penghujung tahun. Untuk itu, fungsi pengawasan akan diperketat melalui komisi internal dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) berkala.
”Perencanaan awal itu harus optimal untuk kepentingan pelaksanaan. Bagaimanapun ini adalah APBD yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon,” ujar Sophi.