CIREBONINSIDER.COM — Realisasi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan secara nasional pada 2025 baru menyentuh sekitar 747 ribu kiloliter. Padahal, kuota yang disiapkan pemerintah mencapai 2,25 juta kiloliter.
Selisih yang jauh tersebut menyingkap persoalan lama di pesisir. Banyak nelayan masih menghadapi hambatan saat mengurus akses BBM bersubsidi sebelum melaut.
Di tengah tantangan itu, Pemerintah Kabupaten Cirebon mengambil langkah strategis. Pendataan nelayan di wilayah pesisir Cirebon resmi tuntas 100 persen dan mulai terhubung ke sistem penyaluran.
Baca Juga:DPR Semprot Bank Himbara: Jangan Jadikan NPL Alasan Tolak Modal Nelayan dan Petani!Dilema Segmen 8, Giant Sea Wall Cirebon Jangan Gulung Nasib Nelayan
Peresmian integrasi data tersebut digelar di SPBUN Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jumat (20/11/2026). Langkah ini menjadi bagian dari upaya menertibkan penyaluran energi agar lebih tepat sasaran.
Bupati Cirebon Imron menegaskan capaian tersebut tidak lahir dari kerja satu pihak. Ada peran besar perangkat desa hingga kelompok nelayan yang ikut mengawal pendataan.
“Alhamdulillah, data kami sudah 100 persen. Ini berkat kerja sama dengan para kuwu, ketua nelayan, dinas terkait, dan masyarakat, sehingga semuanya bisa bekerja sebagai satu kesatuan,” ujar Imron usai peresmian di Desa Citemu.
Bagi nelayan, bahan bakar sering kali menjadi komponen biaya terbesar setiap kali turun ke laut. Kepastian akses BBM bersubsidi diharapkan bisa menekan pengeluaran harian mereka.
Imron menilai kemudahan akses BBM bersubsidi akan membantu meringankan biaya operasional nelayan. Jika ongkos melaut lebih efisien, peluang peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga nelayan juga terbuka lebih lebar.
Meski demikian, pendataan yang sudah rampung tidak boleh berhenti di atas kertas. Kondisi di lapangan terus berubah, mulai dari bertambahnya nelayan, pergantian awak, hingga peralihan kepemilikan kapal.
Karena itu, Imron meminta para kuwu bersama kelompok nelayan aktif memantau dinamika tersebut. Pembaruan data berkala diperlukan agar informasi yang dipakai pemerintah tetap sesuai kondisi sebenarnya.
Baca Juga:Detik-Detik Percikan Pompa Solar Lumat Kapal Nelayan di Karangsong, Kerugian Tembus Rp6,6 Miliar!Duet KNMP dan Koperasi Merah Putih, Strategi Baru Pemerintah Perkuat Daya Saing Nelayan Wakatobi
Secara teknis, integrasi di Cirebon menghubungkan tiga basis data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Ketiganya yakni Kusuka, Silat, dan Simkada, yang disambungkan dengan sistem XStar milik BPH Migas.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, mengapresiasi Kabupaten Cirebon sebagai salah satu daerah percontohan. Konektivitas data ini disiapkan untuk mempercepat verifikasi sekaligus menutup celah ketidaktepatan penyaluran.
