CIREBOINSIDER.COM – Fenomena warga miskin yang terpaksa memviralkan penderitaan mereka di media sosial demi mendapatkan biaya pengobatan mendapat sorotan tajam dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) ini mendesak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di seluruh kabupaten dan kota untuk segera berbenah. Ia meminta lembaga pengelola dana umat tersebut membangun Rumah Layanan Warga sebagai pusat pengaduan dan respons cepat di setiap daerah.
”Di media sosial orang teriak-teriak tidak punya duit ongkos cuci darah, untuk itu dan ini,” tegas Dedi Mulyadi saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) BAZNAS Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 di Hotel Grand Asrilia, Kota Bandung, Kamis (19/11/2026).
Baca Juga:Lompatan Zakat Digital, Bank BSN dan BAZNAS Integrasikan Bale SyariahPotret Rutilahu Sukra: Respons Taktis Bupati Indramayu dan BAZNAS Potong Birokrasi Kemiskinan
Menurut KDM, kondisi memprihatinkan tersebut merupakan tamparan keras bagi tata kelola dana umat. Keterlambatan birokrasi sering kali membuat masyarakat kehilangan akses pertolongan nyata di dunia nyata, sehingga mereka terpaksa mengais belas kasihan warganet di ruang digital.
”Ini harus terselesaikan, kenapa? Yang malu kita umat Islam, yang gini saja tidak bisa bereskan,” ujarnya dengan nada serius di hadapan para pimpinan BAZNAS se-Jawa Barat.
Menjawab Paradoks Potensi Zakat Jawa Barat
Desakan keras KDM ini menyentuh persoalan mendasar di Tanah Pasundan. Secara nasional, Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan potensi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) terbesar di Indonesia yang nilainya mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahun.
Namun, besarnya potensi dana umat tersebut dinilai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kecepatan penanganan masalah sosial yang terjadi di lapangan.
Melalui kehadiran Rumah Layanan Warga di tiap kabupaten dan kota, KDM ingin dana zakat bergerak taktis menjemput bola. Posko layanan ini diproyeksikan menjadi garda terdepan untuk menolong warga yang membutuhkan biaya pengobatan mendesak tanpa prosedur yang berbelit-belit.
Tidak berhenti pada urusan medis, KDM juga menuntut adanya jaring pengaman sosial yang menyeluruh bagi keluarga rentan. Ia menekankan agar warga yang ditinggalkan tulang punggung keluarganya akibat kecelakaan kerja bisa langsung mendapatkan santunan layak.
