Cegah Macet Administrasi, Pemkab Cirebon Perketat Pengawasan 279 Dapur MBG

Cegah Macet Administrasi, Pemkab Cirebon Perketat Pengawasan 279 Dapur MBG
Rapat koordinasi Satgas MBG bersama KPPG dan BGN di Ruang Rapat Nyimas Gandasari, Setda Kabupaten Cirebon, Rabu (18/11/2026), membahas penguatan sinergi serta pengawasan distribusi program Makan Bergizi Gratis. Foto: Doc Pemkab Cirebon 

CIREBONINSIDER.COM — Kepastian piring makan bergizi bagi siswa di Kabupaten Cirebon kini masuk fase pengawasan lebih ketat. Pemerintah daerah tidak ingin kendala teknis maupun urusan berkas memutus rantai layanan.

​Kewaspadaan ini menguat dalam rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) dan Badan Gizi Nasional (BGN) di Ruang Nyimas Gandasari, Setda Kabupaten Cirebon, Rabu (18/11/2026). Lintas unsur berkumpul untuk menyamakan langkah agar distribusi berjalan lancar dan aman bagi penerima manfaat.

​Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala, menegaskan bahwa hak siswa atas asupan bergizi harus menjadi prioritas utama. Setiap hambatan di lapangan wajib segera diurai tanpa berlarut-larut.

Baca Juga:Keracunan MBG Berulang di Cirebon: DPRD dan Warga Desak Sanksi Tegas SPPG Nakal​Awas Racun Makanan, BGN Kunci SOP Baru Makan Bergizi Gratis

​“Prinsip saya, anak-anak harus tetap mendapatkan MBG. Persoalan yang muncul harus segera dicarikan jalan keluar agar mereka bisa kembali menerima makanan bergizi sesuai tujuan program,” ujar Hendra.

​Pelajaran dari daerah lain yang sempat diwarnai kasus makanan basi menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah. Insiden serupa harus dicegah sejak dini lewat disiplin prosedur di seluruh rantai layanan.

​Bagi orang tua dan pihak sekolah, keamanan pangan bukan sekadar formalitas. Satu kelalaian kecil dalam pengolahan bisa berdampak langsung pada kesehatan siswa.

​Hendra menekankan agar urusan administrasi tidak sampai menghambat tujuan utama program. Kecepatan koordinasi antarinstansi menjadi kunci agar layanan di lapangan tidak tersendat.

​“Jangan sampai tujuan MBG ini kemudian dikalahkan oleh proses atau prosedur administrasi. Saya ingin persoalan yang ada segera diselesaikan, sehingga anak-anak bisa kembali mendapatkan MBG,” katanya.

​Selain soal kelancaran distribusi, rapat koordinasi ini juga menjadi ruang menyamakan pemahaman mengenai mekanisme kerja di lapangan. Pembagian tugas serta alur komunikasi antara Satgas MBG kabupaten dan unsur pelaksana terus diperkuat.

​Hendra menilai komunikasi antara Satgas MBG kabupaten, KPPG, koordinator wilayah BGN, dan unsur pelaksana di kecamatan perlu berjalan intensif. Dengan begitu, setiap kebutuhan penanganan di lapangan bisa segera dikoordinasikan.

Baca Juga:DPRD Cirebon Desak Evaluasi Total SPPG Usai Ratusan Siswa Keracunan MBGBGN Sikat Calo Dapur MBG, Insentif "Buta" Rp6 Juta Per Hari Resmi Dihapus!

​Dari sisi operasional dapur, Kasubbag Tata Usaha KPPG Cirebon, Erik Dian Nurdiansyah, mengungkapkan sebanyak 279 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di Kabupaten Cirebon. Seluruh dapur yang aktif tersebut tercatat sudah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

0 Komentar