DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset setelah 18 Tahun, Ini Poin Kuncinya

DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset setelah 18 Tahun, Ini Poin Kuncinya
Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026), mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Foto: Dok. DPR RI

CIREBONINSIDER.COM – Penantian panjang selama 18 tahun akhirnya tuntas. DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.

​Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

​Sidang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dengan didampingi para wakil ketua, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati. Dari unsur pemerintah, Menteri PANRB Rini Widyantini hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga:RUU Perampasan Aset Sah ke Paripurna, Harta Koruptor di Atas Rp1 Miliar Tetap Dirampas Meski Pelaku Kabur​Tekan Kerawanan Korupsi, Pemkab Cirebon dan BPKP Jabar Sisir Anggaran 412 Desa

​”Apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan di hadapan peserta sidang.

​”Setuju,” jawab anggota dewan serentak, diikuti ketukan palu pimpinan yang menandai babak baru pemberantasan kejahatan ekonomi di Tanah Air.

​Pergeseran Paradigma: Bukan Sekadar Penjara

​Sejak pertama kali digulirkan 18 tahun lalu, regulasi ini kerap menemui jalan terjal. Pembahasannya baru bergerak intensif di Komisi III DPR RI sejak Agustus 2025 dengan melibatkan partisipasi publik secara terbuka.

​Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan, aturan baru ini mengubah cara pandang penegakan hukum. Negara tidak lagi berhenti pada penghukuman fisik pelaku saja.

​”Yang pertama kondisi saat ini, bahwa ya, tujuan penghukuman sebelumnya hanya adalah pemenjaraan pelaku pidana. Lalu hanya bergantung pada putusan pidana final, fragmentasi pengelolaan, dan korupsinya konvensional,” ungkap Habiburokhman dalam laporannya.

​Melalui undang-undang ini, negara mengedepankan pemulihan kerugian negara sekaligus kerugian para korban kejahatan. Ruang lingkupnya tidak hanya menyasar korupsi konvensional, tetapi juga kejahatan finansial modern seperti investasi fiktif yang merugikan banyak orang.

​Salah satu terobosan krusialnya adalah mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana (non-conviction based). Artinya, aset hasil kejahatan dapat diproses perampasannya tanpa harus menunggu putusan pidana final terhadap pelaku.

Baca Juga:Gantikan Nanik Deyang, Kepala BGN Sudaryono Ikrar "Zero" Toleransi Korupsi: Jangan Ada Rapat Rahasia!Pusaran Hoaks Korupsi Makan Bergizi Gratis: Mengapa Nama Kepala BGN Dicatut? Ini Fakta Riilnya!

​Memisah Pengelola dan Pengawas Agar Tak Disalahgunakan

​Kewenangan merampas aset membawa konsekuensi besar. Karena itu, Komisi III mendorong pembentukan dua badan khusus yang berdiri terpisah dari aparat penegak hukum.

0 Komentar