DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset setelah 18 Tahun, Ini Poin Kuncinya

DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset setelah 18 Tahun, Ini Poin Kuncinya
Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026), mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Foto: Dok. DPR RI

​”Harapan lain kita letakkan pada adanya ancaman hukuman mati. Itu kita mengharapkan pada para pelaku bisa ada unsur-unsur efek jera ya,” ujar Wayan.

​Kini, setelah palu pengesahan diketok di Senayan, publik menanti pembuktian nyata. Aturan baru ini diharapkan bukan sekadar menjadi produk hukum di atas kertas, melainkan instrumen efektif memulihkan hak negara dan korban tanpa membuka celah penyalahgunaan kuasa.(*)

0 Komentar