​DPRD Jabar Bantah Perintahkan Penurunan Foto Wapres Gibran, Tegaskan Aksi Spontan Massa

​DPRD Jabar Bantah Perintahkan Penurunan Foto Wapres Gibran, Tegaskan Aksi Spontan Massa
Suasana ruang rapat resmi DPRD Jawa Barat setelah muncul polemik penurunan foto Gibran Rakabuming Raka di Ruang Banggar yang diklarifikasi Ketua DPRD Buky Wibawa. Foto: Dok. DPRD/Pemprov Jabar

​CIREBONINSIDER.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat meluruskan isu yang beredar di masyarakat terkait penurunan foto Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, di area gedung dewan. Pihak legislatif memastikan peristiwa tersebut bukan instruksi pimpinan maupun keputusan resmi institusi.

​Kejadian itu berlangsung di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat pada Kamis (12/11/2026). Waktunya persis setelah sesi penerimaan aspirasi dari elemen masyarakat sipil Jawa Barat selesai digelar.

​Potongan gambar dan video yang menyebar di media sosial sempat mengundang berbagai spekulasi publik. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah penurunan foto tersebut mencerminkan sikap kelembagaan DPRD Jawa Barat.

Baca Juga:Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran, Dedi Mulyadi: Urusan di Tangan Presiden PrabowoKDM Sesalkan Aksi Aktivis Turunkan Foto Wapres di DPRD Jabar: Demokrasi Butuh Adab

Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, langsung memberikan klarifikasi untuk meluruskan duduk persoalan. Ia menegaskan bahwa dinamika spontan saat audiensi tidak bisa disamakan dengan kebijakan resmi dewan.

​Menurut Buky, suasana pertemuan penyampaian aspirasi sering kali bergerak dinamis di lapangan. Meski begitu, aksi yang muncul dari peserta kegiatan tidak mewakili sikap politik lembaga secara keseluruhan.

​“DPRD Jawa Barat menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat, aspirasi, maupun kritik sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat merupakan hal yang patut dihargai dan menjadi perhatian lembaga perwakilan rakyat,” kata Buky dalam keterangannya di Kota Bandung, Jumat (13/11/2026).

​Mengacu Ketentuan Aturan Simbol Kenegaraan

​DPRD Jawa Barat menekankan bahwa pengaturan atribut dan simbol negara di lingkungan instansi pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas. Pemasangan maupun penurunan foto resmi kepala negara dan wakil kepala negara tidak dilakukan atas dasar kehendak sesaat.

​Dalam penjelasannya, DPRD Jawa Barat merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Ketentuan tersebut memuat rujukan mengenai penempatan serta penghormatan terhadap lambang dan atribut negara di ruang-ruang kantor pemerintahan.

​Ketentuan hukum itu menjadi acuan administrasi bagi kesekretariatan dewan dalam menata ruang kerja dan fasilitas rapat. Karena itu, pihak dewan menepis anggapan bahwa penurunan foto tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut aspirasi yang disampaikan massa.

0 Komentar