CIREBONINSIDER.COM— Riak politik nasional pasca-pengunduran diri Wakil Presiden merembes hingga ke tingkat daerah. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), secara terbuka melayangkan teguran keras menyusul aksi sekelompok aktivis yang menurunkan foto mantan Wakil Presiden di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jawa Barat.
Aksi yang sempat viral dan menuai sorotan tajam di media sosial itu dinilai mencederai esensi kebebasan berdemokrasi. KDM menegaskan, ruang gerak kebebasan berekspresi tidak boleh menanggalkan batas kewajaran yang paling fundamental: adab dan kesopanan.
Ruang Kebijakan Bukan Panggung Euforia
Bagi KDM, ruang Banggar DPRD bukanlah tempat sembarangan. Ruangan tersebut adalah jantung administratif tempat legislatif dan eksekutif merumuskan kebijakan krusial demi hajat hidup rakyat Jawa Barat.
Baca Juga:Pekan Sastra Cirebon 2026 Hadirkan Pameran Naskah Kuno, Buka Kembali Jendela Pengetahuan Masa LaluPekan Sastra Cirebon 2026 'Megatruh' Ditutup Bedah Buku, Diskusi Sastra, dan Malam Puisi
Karena nilai sakral tata kelola pemerintahan melekat di sana, perlakuan terhadap atribut simbol negara—termasuk foto resmi pejabat tinggi—seharusnya melalui prosedur resmi oleh petugas yang ditunjuk, bukan dieksekusi lewat euforia massa.
”Semestinya diturunkan oleh petugas yang ditunjuk. Tetapi karena euforia, sekelompok orang dengan bersuka ria menurunkannya, meletakkannya dalam posisi terbalik di tangan, meletakkannya di kursi dalam posisi terbalik dan meninggalkannya. Tentu peristiwa ini patut disesalkan,” tegas KDM dalam keterangan resminya, Jumat (13/11/2026).
Menagih Tanggung Jawab Moral Aktivis
Alih-alih memperkeruh situasi dengan polemik berkepanjangan, KDM memilih mendorong jalur kehormatan. Ia menantang para aktivis yang terlibat untuk berani berdiri di depan publik dan memberikan penjelasan secara terbuka.
Sebagai kalangan terdidik yang memiliki wawasan luas, para aktivis dipandang memikul tanggung jawab moral atas setiap tindakan di ruang publik. Demokrasi, kata KDM, tidak cukup hanya menuntut hak.
”Demokrasi bukan hanya bicara hak, tetapi mengajarkan tanggung jawab. Aktivis pasti punya latar pendidikan yang baik dan wawasan luas. Selamat memberikan penjelasan karena peristiwa itu bukan hanya dilihat oleh warga Jabar, tetapi oleh seluruh warga Indonesia,” ujar mantan Bupati Purwakarta itu.
Di penghujung pernyataannya, KDM menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat Tatar Pasundan agar tetap menjaga marwah demokrasi yang bermartabat. Perbedaan pilihan politik yang memanas tidak boleh mereduksi rasa hormat terhadap simbol negara, sembari menanti langkah konstitusional berikutnya dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).(*)
