PA 98 Tolak Wapres Militer, Desak Prabowo Reshuffle Kabinet

PA 98 Tolak Wapres Militer, Desak Prabowo Reshuffle Kabinet
Presidium Perkumpulan Aktivis 98 (PA 98) melakukan pertemuan internal dan diskusi politik di Bandung, Minggu (15/11). Mereka menolak posisi Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka nantinya diisi figur dari kalangan militer. Foto: Istimewa

CIREBONINSIDER.COM – Perkumpulan Aktivis 98 (PA 98) menolak jika posisi Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka nantinya diisi figur dari kalangan militer. Organisasi tersebut meminta calon pengganti berasal dari kalangan sipil dengan mempertimbangkan integritas, kapasitas kenegaraan, serta komitmen terhadap supremasi sipil.

Sikap itu menjadi salah satu rekomendasi dalam pertemuan internal dan diskusi politik yang digelar Presidium PA 98 di Bandung, Minggu (15/11). Dalam forum tersebut, PA 98 juga mendesak Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi kabinet dan segera mengambil langkah reshuffle.

Ketua Umum PA 98, Muhamad Surya Wijaya, menegaskan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden tidak boleh sekadar menjadi bagian dari kompromi politik antarelite.

Baca Juga:Pekan Sastra Cirebon 2026 Hadirkan Pameran Naskah Kuno, Buka Kembali Jendela Pengetahuan Masa LaluPekan Sastra Cirebon 2026 'Megatruh' Ditutup Bedah Buku, Diskusi Sastra, dan Malam Puisi

“Perlu diketahui ya, sejak 1998, amanat Reformasi masih kita pegang sampai saat ini. Menyikapi posisi Wapres yang kosong saat ini, kami pikir kiranya posisi Wakil Presiden sebaiknya tidak diberikan kepada figur militer,” kata Surya.

Menurutnya, pengganti Wakil Presiden harus dipilih dengan mempertimbangkan kepentingan bangsa, demokrasi, dan cita-cita Reformasi 1998. Proses tersebut juga tidak boleh hanya didasarkan pada kepentingan pembagian kekuasaan. “Bukan semata-mata transaksi politik antar elite,” tegasnya.

PA 98 mengusulkan agar calon pengganti berasal dari kalangan profesional, teknokrat, atau partai politik. Figur tersebut dinilai perlu memiliki integritas, pengalaman pemerintahan, serta kemampuan memahami persoalan ekonomi dan pertahanan nasional.

Selain itu, PA 98 meminta calon Wakil Presiden memahami arah kebijakan pertahanan negara sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029.

Surya mengatakan, Perpres tersebut dapat menjadi salah satu rujukan untuk memahami perkembangan ancaman terhadap negara, baik yang bersifat militer, nonmiliter, maupun hibrida. Namun, ketentuan tersebut bukan merupakan persyaratan hukum untuk menentukan calon Wakil Presiden.

Dalam diskusi itu, PA 98 turut membahas klasifikasi ancaman negara yang tercantum dalam Perpres 111/2025. Ancaman nonmiliter, menurut organisasi tersebut, mencakup sejumlah dimensi, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, keselamatan umum, hingga legislasi.

Salah satu materi yang disoroti adalah contoh ancaman dalam dimensi sosial dan budaya. Termasuk penyebaran budaya Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer (LGBTQ), sebagaimana disebut dalam bahan pembahasan Perpres tersebut.

0 Komentar